Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Meskipun telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, dan Anggota DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tahun 2025, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung belum dapat melakukan penahanan.
Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, menegaskan bahwa penundaan penahanan disebabkan oleh keharusan memenuhi prosedur perizinan dari pemerintah pusat.
“Kedua tersangka belum dilakukan penahanan mengingat perlu persetujuan Mendagri sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah,” jelas Irfan.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kota Bandung, Ridha Nurul Ikhsan, menambahkan bahwa proses penahanan masih menunggu prosedur perizinan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena kasus ini menyangkut unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti sah dan meningkatkan status perkara menjadi penyidikan khusus.
Irfan Wibowo merinci modus operandi dugaan korupsi yang dilakukan kedua tokoh tersebut:
“Modus dugaan korupsi itu dilakukan dengan meminta paket pengadaan barang dan jasa serta paket pekerjaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang kemudian diberikan kepada pihak-pihak terafiliasi untuk memperoleh keuntungan pribadi,” papar Irfan.
Kasus ini juga disinyalir terkait dengan isu jual beli jabatan di Pemkot Bandung, sebagaimana sempat diakui oleh Erwin saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi beberapa pekan lalu.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor juncto UU 20/2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Secara subsidair, mereka juga dijerat Pasal 15 juncto Pasal 12 huruf e Undang-Undang Tipikor, dengan ancaman pidana maksimal di atas lima tahun penjara. (NV/P-5)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved