Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur, Jawa Barat, mencatatkan kinerja impresif di penghujung tahun dengan berhasil memulihkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp5 miliar.
Penyelamatan kerugian negara tersebut diperoleh dari penanganan tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi sepanjang tahun ini.
Kepala Kejari Cianjur Yussie Cahaya Hudaya mengungkapkan total kerugian negara yang berhasil dipulihkan mencapai Rp5.641.045.093.
"Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Cianjur telah memulihkan kerugian negara sebesar Rp5,6 miliar lebih sepanjang tahun ini," kata Yussie, Rabu (10/12).
Yussie merinci tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi besar yang ditangani Kejari Cianjur, dengan total potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp21,6 miliar:
Pertama korupsi Program Agroeduwisata Kementan (TA 2022). Kasus ini terkait program bantuan pemerintah pada kegiatan konservasi dan rehabilitasi pengembangan agroeduwisata yang bersumber dari DIPA Kementerian Pertanian.
Pada kasus ini, nilai kerugian negaranya sebesar Rp8.864.651.194,55. Adapun yang menjadi tersangka adalah DNF (PPK aktif Kementan RI), SOS (Duta Petani Milenial/Ketua Kelompok Tani), AK (Tim Pelaksana), serta PBC dan DA (Pelaksana Pekerjaan).
Kedua korupsi pengadaan penerangan jalan umum (Dishub Cianjur TA 2023). Perkara ini berkaitan dengan pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur dengan nilai kerugian negara Rp9.787.729.693,66.
Tersangka yang sudah ditahan adalah DG (mantan Kepala Dishub Kabupaten Cianjur/PPK) dan AM (Direktur Operasional pihak rekanan).
Sementara kasus ketiga adalah korupsi fasilitas kredit bank plat merah (TA 2023–2024). Kasus ini melibatkan dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit pada salah satu bank plat merah di Kecamatan Takokak dengan kerugian negara Rp3.025.467.522. Dalam kasus ini jaksa menetapkan OAK (Marketing Mikro pada bank tersebut) sebagai tersangka. (BB/P-5)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved