Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) di daerah. Salah satu caranya yaitu pemberian insentif untuk pengguna KBLBB dan penguatan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).
"Yang sudah dilakukan Pemprov adalah memberikan insentif. Jadi pengurusan STNK dan balik nama gratis untuk yang listrik," ujar Mashur Sudarsono Wira Adi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim dalam FGD Pengembangan Infrastruktur KBLBB di Kantor PLN UP3 Samarinda, Selasa (4/11).
Mashur menilai ketersediaan infrastrukur sangat krusial untuk melayani kebutuhan seluruh pengguna KBLBB di Kaltim. Pihaknya mencatat saat ini terdapat total 3.243 KBLBB di Kaltim dengan rincian 780 mobil dan 2.463 sepeda motor listrik.
Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu membantu Kaltim mendorong jumlah KBLBB dari hanya sekitar 0,02% pada 2023 menjadi 5% di 2029. "Pemprov juga melakukan percepatan pengembangan infrastruktur melalui promosi SPKLU dengan pelaku usaha. Kami melihat SPKLU perlu ditambah agar ekosistemnya semakin mapan," imbuhnya.
National Project Manager Entrev Nasrullah Salim menambahkan, data dari Kementerian ESDM per September 2025 menunjukkan sebanyak 2.015 SPKLU tersebar di seluruh daerah di Pulau Kalimantan. Sedangkan secara nasional, total jumlah SPKLU telah mencapai 4.400 unit.
Project Management Unit Entrev Eko Adji Buwono melihat bahwa pemberian insentif menjadi wujud nyata upaya pemerintah mengakselerasi jumlah pengguna KBLBB. Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak pengguna KBLBB roda empat di Indonesia yang saat ini baru sekitar 8%. (I-2)
Tren mobilitas korporasi kini tidak lagi semata berfokus pada efisiensi dan keandalan, tetapi juga semakin menekankan aspek keberlanjutan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur (Jatim) mulai membahas, dan mematangkan serta mengkaji kebijakan pajak kendaraan listrik.
AWKI jajaki kerja sama kendaraan listrik dengan Tiongkok, dorong fast charging dan buka peluang baru bagi ojol perempuan di Indonesia.
Bapenda DKI Jakarta siapkan skema pajak kendaraan listrik (EV) berdasarkan nilai kendaraan, meski saat ini masih mengikuti arahan pusat untuk pembebasan pajak.
Perubahan kebijakan pajak kendaraan listrik dinilai dapat memengaruhi percepatan pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik di Indonesia.
Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) meminta pemerintah memastikan keselarasan dan kepastian kebijakan kendaraan listrik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved