Gubernur Jatim Salurkan Bansos Senilai Rp6, 53 Miliar di Tuban

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi kepada warga Kabupaten Tuban dalam kunjungan kerjanya yang berlangsung di kabupaten setempat. 

Bantuan sosial (Bansos) senilai Rp6,53 miliar, mencakup berbagai program yang tersebar di bawah koordinasi sejumlah OPD dan BUMD Provinsi. Penyerahan bansos itu dilakukan di Pendopo Pemkab setempat, Senin (21/7) petang. 

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky,  mendampingi bansos tersebut. Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin ekstrem hingga penyandang disabilitas.

Baca juga : Polisi Bersama Mahasiswa Bagikan Bansos pada Warga Terdampak Covid-19

Gubernur Khofifah mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bantalan sosial dan ekonomi, yang dirancang untuk merespons kebutuhan warga rentan, sekaligus sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan secara terukur dan terarah.

“Kita ingin memastikan bahwa seluruh bantuan sampai kepada penerima yang tepat. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya, terutama mereka yang paling membutuhkan,” tegas Khofifah.

Secara keseluruhan, total nilai bantuan yang disalurkan untuk masyarakat Tuban mencapai Rp6,53 miliar. Jumlah itu mencakup berbagai program yang tersebar di bawah koordinasi sejumlah OPD dan BUMD Provinsi.

Baca juga : Bupati Temukan Penyaluran dan Data Bansos tidak Tepat Sasaran

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menjelaskan seluruh bantuan telah melalui proses verifikasi berbasis data dan kondisi lapangan. Ia menekankan pendekatan pemerintah bukan hanya bersifat bantuan, tetapi juga mendorong aspek kemandirian dan pemberdayaan ekonomi.

 “Kami ingin bantuan ini menjadi pemantik semangat. Tidak sekadar memberi bantuan, tapi juga membangun ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat dari bawah,” ungkapnya.

Dari sektor perlindungan sosial yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, bantuan terbesar berasal dari Program Keluarga Harapan Plus (PKH Plus), yang menyasar 2.116 keluarga penerima manfaat, yang masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp2 juta per tahun, dengan total anggaran mencapai Rp4,23 miliar. 

Selain itu, sebanyak 126 penyandang disabilitas menerima bantuan tunai senilai Rp3,6 juta per jiwa per tahun, dengan total Rp453,6 juta. Pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi 22 buruh pabrik rokok lintas wilayah, yang masing-masing mendapatkan Rp1,3 juta per tahun..

Termasuk juga bantuan kewirausahaan inklusif dan produktif (KIP) kepada 7 eks PPKS Jawara dan 9 PPKS aktif, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp3 juta per orang. Tak hanya itu, 24 unit alat bantu mobilitas juga diserahkan kepada lansia dan penyandang disabilitas, senilai total Rp133,7 juta. 

Pemerintah Provinsi turut memberikan penghargaan dan tali asih kepada para pilar sosial, yang meliputi pendamping PKH, pendamping disabilitas, TKSK, dan TAGANA. Total ada 228 orang penerima, dengan alokasi bantuan sebesar Rp844,2 juta.

Di bidang pemberdayaan masyarakat desa, Dinas PMD Provinsi menyalurkan bantuan senilai Rp699,8 juta, yang meliputi dukungan terhadap 3 BUMDesa dan 1 desa penerima Program Desa Berdaya, masing-masing senilai Rp100 juta, serta bantuan Jatim Puspa untuk 4 desa dengan total Rp299,8 juta.

Dari sektor koperasi dan usaha mikro, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi memberikan bantuan peralatan usaha melalui Program Bhakti Nagari kepada 1 desa penerima, senilai Rp62,25 juta. Sementara dari sektor zakat produktif, BUMD Jawa Timur menyalurkan bantuan tunai senilai Rp500 ribu per orang kepada 60 warga prasejahtera, dengan total Rp30 juta.(H-1)