Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Kapolsek Baito Ipda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aipda Amiruddin terbukti meminta dan menerima Rp2 juta dari guru honorer SDN 4 Baito Supriyani.
Hal itu terungkap pada persidangan etik pada Rabu, (4/12). Idris mendapat sanksi hukuman patsus (penempatan khusus) selama tujuh hari dan demosi satu tahun, juga sanksi etika permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Sementara Amiruddin, yang terbukti meminta uang Rp2 juta ke Supriyani dijatuhi hukuman penempatan khusus (patsus) selama 21 hari dan demosi selama dua tahun serta sanksi etika berupa permintaan maaf kepada institusi atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mengatakan, jika benar terbukti meminta uang dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban, hal tersebut masuk dalam delik korupsi, yakni pemerasan.
Propam polres harus memroses Kapolsek, dan harus dinonaktifkan dulu,” kata Sugeng dalam pesan singkat kepada Media Indonesia, Kamis, (5/12).
Sanksi yang dijatuhkan ke Muhammad Idris dan Amiruddin saat ini masih dalam proses awal. Sugeng pun menyebut, pihaknya, IPW mendesak agar Polres atau Polda dapat memprosesnya secara pidana. (M-3)
Menurutnya, tindakan pemerasan ini mencederai kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Menurut Bambang, sidang etik yang memverifikasi terjadi permintaan uang dari Idris dan Amiruddin harusnya dilihat sebagai aksi pemerasan.
Ketua Komisi menyatakan Idris terbukti melakukan pelanggaran berupa permintaan bantuan uang tunai kepada pihak Supriyani.
JAKSA penuntut umum (JPU) Kejari Konawe Selatan mengajukan vonis bebas bagi guru honorer Supriyani yang ditangkap atas dugaan penganiayaan anak polisi.
Kuasa hukum guru honorer Supriyani, menyebut ada orang yang mengaku sebagai pihak perlindungan anak dan perempuan, mengklaim bahwa Kejari Konsel meminta uang Rp15 juta.
Noel kecewa saksi mahkota dalam kasus Kemenaker ditolak pengadilan. Aliran dana hingga Rp201 miliar masih misterius dan belum terungkap.
KPK ungkap modus korupsi Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo yang memeras 15 OPD. Pejabat ditekan menggunakan surat mundur tanpa tanggal dan wajib setor jatah
KPK menahan Ajudan Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid (AW), Marjani (MJN), hari ini, 13 April 2026. Marjani diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di Riau.
KPK menahan Marjani selama 20 hari ke depan usai diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan.
Polda Metro Jaya ringkus 4 anggota KPK gadungan yang peras Ahmad Sahroni hingga Rp300 juta dengan modus pengurusan perkara. Simak kronologi lengkapnya di sini."
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved