Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
NILAI transaksi belanja barang dan jasa melalui katalog elektronik Belanja Langsung Toko Online (E-Blangkon) Jawa Tengah telah mencapai Rp263,9 miliar pada semester pertama 2024.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengungkapkan bahwa banyak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tergabung sebagai penyedia barang dan jasa di E-Blangkon.
"Aplikasi E-Blangkon ini tidak hanya untuk pengadaan barang dan jasa, tetapi juga mendorong UMKM untuk meningkatkan inklusi keuangan," ujar Sumarno di sela-sela Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Business Matching di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, Selasa (6/8).
Baca juga : Generasi Muda Perlu Kawal Keterlibatan UMKK pada Proses Pengadaan
Sumarno berharap semakin banyak pelaku UMKM yang bergabung di E-Blangkon karena potensi belanja daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sangat besar.
Hal ini diharapkan dapat membantu UMKM di Jawa Tengah untuk berkembang lebih pesat.
Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Tengah Yasip Khasani menambahkan bahwa saat ini ada sebanyak 502.693 produk yang ditampilkan di E-Blangkon, dengan penyedia terbanyak berasal dari kategori alat perlengkapan kantor dan jasa katering.
Baca juga : Kabupaten Jepara Libatkan UMKM pada Transformasi Digital Pengadaan Barang
Yasip juga menyebutkan bahwa realisasi komitmen produk dalam negeri (PDN) hingga awal Agustus 2024 tercatat sekitar 37%.
Sementara itu, realisasi komitmen usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) mencapai sekitar 44%, melebihi target nasional sebesar 40%.
"Berbagai inovasi telah dilakukan Pemprov Jateng, termasuk menjadi pelopor dalam konsolidasi beberapa paket pekerjaan yang sama untuk mendapatkan harga yang lebih efisien," kata Yasip.
Baca juga : Mengatasi Transaksi Palsu, Pelaku UMKM Boleh Coba
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Jateng bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi juga meluncurkan e-Katalog Versi 6.0.
Dengan peluncuran versi terbaru ini, Pemprov Jateng menjadi pilot project untuk Katalog Versi 6.0 bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, LKPP, serta Pemprov DKI Jakarta.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menjelaskan bahwa e-Katalog Versi 6.0 memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan versi sebelumnya.
Fitur-fitur tersebut memungkinkan pejabat pengadaan untuk memilih produk, melakukan transaksi, hingga pengiriman barang dalam satu sistem.
Selain itu, terdapat fitur e-audit yang memungkinkan para Inspektur untuk melakukan supervisi guna mencegah terjadinya pelanggaran. #MIA (RO/Z-10)
Penetapan referensi harga dalam e-purchasing tidak dilakukan oleh LKPP, melainkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing instansi.
Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di daerah bergantung pada sinergi lintas pihak.
LKPP dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) dalam memperkuat sistem pengadaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Kasus pengadaan Chromebook 2020-2021 tanpa keterlibatan LKPP mengungkapkan dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, menyebabkan kerugian negara Rp 2,1 triliun.
Pemkab Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pengadaan barang dan jasa melalui program Si-Muli (Sistem Informasi Market Ulun Lampung Asli).
Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menegaskan bahwa digitalisasi pengadaan memiliki peran strategis dalam reformasi belanja negara.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved