Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi aksi dorong petugas keamanan Teras Malioboro (TM) 2 dengan sekelompok pedagang. Kelompok pedagang yang menamakan Paguyuban Koperasi Tri Dharma ingin dilibatkan dalam penentuan relokasi ke tempat yang baru.
Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan, telah disepakati dengan individu pedagang yang saat ini menempati TM 2 terkait lokasi berjualan di TM 2 dan relokasi di tempat yang baru. Menurut dia, komunikasi dilakukan dengan pedagang secara langsung, bukan melalui paguyuban ataupun koperasi.
“Kita sudah bicara bahwa dia itu hanya 2 tahun. Saya tidak mengenal koperasi Tri Dharma, itu kontraknya kan individual, kontrak sama kita juga individual. Kita rembugannya sama individual bukan pada koperasi,” terang Sri Sultan pada Senin (15/07) di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Baca juga : Teras Malioboro 2 Memanas di Malam Minggu, Apa Penyebabnya?
Pada 2025 mendatang, relokasi sudah bisa dimulai. Sudah ada pula komunikasi dengan pedagang terkait hal tersebut. Segala proses ini mulai dari perencanaan sudah melibatkan para pedagang. PKL yang tergabung dalam koperasi Tri Dharma juga tetap diakomodir dalam relokasi, namun sebagai individu, bukan atas nama koperasi.
“Bukan organisasi, kontraknya individual. Kalau yang bicara koperasi ya kita nggak ada hubungan sama koperasi kok, hubungannya dengan perorangan yang dapat jatah (berjualan di TM2) di sana. Yang satu (Teras Malioboro 1) juga sama enggak ada dengan organisasi. Kalau individualnya sudah berproses, sudah rembugan dari rencana pindah ke belakang Ramayana sudah bicara, wong sudah mau dikerjakan," papar Sri Sultan.
Sekda DIY, Beny Suharsono menjelaskan, kewenangan pengelolaan TM 2 berada Pemkot Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta diminta agar membangun dialog dengan para pedagang Teras Malioboro 2 agar proses relokasi pedagang jilid II tersebut dapat berjalan dengan lancar dan kondusif.
Baca juga : Protes Pedagang di Teras Malioboro 2, Pemkot Yogyakarta Dikecam karena Penanganan Kasar
Plh. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Wisnu Hermawan mengatakan, pembangunan tempat relokasi bagi pedagang di TM 2 sudah dimulai di dua lokasi Luas total tempat relokasi mencapai 8.000 meter persegi. Kedua tempat relokasi tersebut masih berada di Kawasan Malioboro, yaitu di kawasan Pecinan, Ketandan, dan di samping Parkir Beskalan.
"Rencananya pembangunan tempat akan selesai pada akhir 2024," jelas dia. Relokasi para pedagang akan dilakukan pada 2025.
(Z-9)
Generasi muda harus berani menjadi diri mereka sendiri dan bersinar dengan cara masing-masing karena kita semuanya berharga.
Misi utamanya, pendidikan vokasi harus berkontribusi terkait perkembangan ekonomi di daerah.
Yogyakarta dan Solo punya historis yang cukup panjang dalam perjalanan sepak bola di Indonesia.
Workshop ini digelar untuk membangun pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan secara bijak dalam keseharian.
Yogyakarta jadi lokasi turnamen karena dianggap sebagai barometer sepak bola putri di Tanah Air.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
MENTERI Investasi Bahlil Lahadalia mengakui terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil. Hal itu dipicu karena adanya relokasi usaha dari Jawa Barat ke daerah lain
BANK Woori Saudara telah melaksanakan relokasi Kantor Cabang yang ada di wilayah Kota Denpasar, Bali.
dalam proses relokasi, pemerintah provinsi akan menyediakan lahan sedangkan pembangunan rumahnya akan dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR dan BNPB.
Jika relokasi warga terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumbar tidak memungkinkan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan.
Pemerintah mempertimbangkan opsi relokasi bagi warga yang terdampak banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatra Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved