Sudah Tujuh Bupati Jalan Desa kian Buruk, Warga Minta Tolong Jokowi

SUDAH puluhan tahun warga di Desa Woloede dan Loadaolo di bawah kaki Gunung Berapi Ebulobo, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), sama sekali tidak diperhatikan oleh pemerintah. Aroma kesulitan, kemiskinan, mengalahkan aroma rempah-rempah yang menjadi penghasilan utama warga di desa ini. Akibatnya, segala aspek ekonomi, kesehatan seakan jauh dari kata merdeka walaupun Indonesia telah merdeka 78 tahun lalu.

Pohon-pohon cengkih terpampang rapi dengan sedikit semerbak ketika ketika melewati jalan desa dari Desa Mulakoli, Boawae. Tidak hanya itu, wangi aroma pala yang dijemur pada halaman rumah warga semakin semerbak menusuk hidung seperti aromaterapi.

Belum lagi keindahan alam dan eksotika alam seperti tarian awan menari-nari di puncak Gunung Ebulobo terpancar di sisi selatan. Punggung-pungung pegunungan menjuntai ke arah lautan pada sisi selatan dan utara serta rimbunnya hutan perkebunan cengkih dan pala seakaan mengabarkan surga serta kesejahteraan buat warga di kaki gunung berapi aktif ini.

Baca juga : ILP Diluncurkan, Penjabat Bupati Nagekeo: Layani Pasien dengan Cinta Kasih

Namun sayang seribu sayang semua berkebalikan dengan yang dirasakan warga di Desa Woloede dan Lodaolo. Akses jalan desa sebagai penghubung warga dengan kota kabupaten atau dengan desa lain serta kota kecamatan terbengkalai selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka.

Jalan sepanjang kurang lebih 8 kilometer yang menghubungkan kedua desa serta desa lain seperti Desa Mulakoli hanya dipenuhi batu lepas. Ada sebagian ruas jalan sudah cukup baik dengan menggunakan rabat yang sudah lama dikerjakan warga tetapi agak licin ketika dilewati akibat tingginya kelemabapan dan curah hujan. Sebagian rabat yang dikerjakan oleh kontraktor malah sudah rusak.

"Itu ada jalan yang dikerjakan kontraktor malah sudah rusak yang ke arah Mulakoli sana, tetapi masyrakat yang kerja seperti di Desa Woloede malah masih bertahan," ungkap Yoseph Mola, tokoh masyarakat Desa Woloede. 

Baca juga : Dugaan Pelanggaran Pemilu di Nagekeo Dilimpahkan ke Polisi

Semakin mendekati kantor Desa Woloede, kondisi jalan semakin parah. Di ujung Kampung Ulunua hingga Kampung Lokanio, bagian badan jalan terbentuk seperti got atau parit sebagai jalur air ketika musim hujan tiba. Jalan semakin parah hingga menjadi bekas-bekas aliran sungai kecil ketika memasuki Kampung Wajo yang kondisinya lebih miring.

Tak ayal segala material masuk memenuhi badan jalan hingga kendaraan bermotor susah atau berhati-hati ketika melewatinya sehingga sangat rawan kecelakaan. Badan jalan jauh dari kata layak, batu-batu lepas memenuhi badan jalan sehingga menyulitkan kendaraan ketika melewati jalan tersebut. Akses jalan ini membuat warga serasa naik kuda walaupun menggunakan kendaraan bermotor atau angkutan umum. Sebagian warga harus turun sejenak untuk membantu menarik kendaraan angkutan umum ketika hendak pulang dari pasar di kota kecamatan.

Yoseph menuturkan sudah tujuh bupati sejak desa ini masih menjadi wilayah Kabupaten Ngada akses jalan tidak diperhatikan sama sekali oleh pemerintah daerah. Padahal sepanjang jalan pohon pala cengkih kelapa bertebaran sepanjang jalan. Aromanya masih kalah sama bau busuk janji para politisi buat warga di sini. Akses jalan yang tidak memadai membuat harga komoditas seperti pala cengkih vanili kelapa pisang serta buah-buahan ditekan serendah mungkin oleh para pengepul dan tengkulak.

Baca juga : Gelombang Pasang Putuskan Jalan Antarkecamatan di Nagekeo

"Setiap pemilihan bupati atau DPRD mereka datang ke sini tetap kami minta untuk bangun jalan tetapi sampai hari ini sudah tujuh bupati sampai hari ini jalan rusak terus bahkan semakin parah. Mereka hanya janji tetapi hilang terus hingga hari ini," ungkap mantan kepala desa 1970-an itu.

Harga komoditas ditekan pengepul

Jalan rusak berpengaruh pada harga komodita perkebunan warga. Seperti pala, harga pasaran di Pulau Jawa yang bisa mencapai Rp175 ribu tinggal hanya Rp80 ribu yang diterima warga karena akses jalan menjadi alasan buat para pengepul. Begitu pun harga cengkih yang hanya menjadi Rp50-an ribu per kilogram walaupun punya kualitas bagus ketika musim panen tiba karena kendala akses jalan. Kondisi akses jalan yang terbengkalai membuat ekonomi warga tak kunjung membaik karena harga yang sangat ditekan.

Aroma kemiskinan dan kemelaratan membuat warga di bawah kaki Gunung Ebulobo banyak yang merantau ke luar pulau seperti Malaysia dan Kalimantan sebagai buruh di perkebunan sawit. Padahal produksi tanaman seperti cengkih sekitar empat desa di bawah kaki Gunung Eulobo bisa mencapai 40-50 puluhan ton sekali musim panen dan produksi pala bisa mencapai 200-an ton.

Baca juga : Kisah Janda Miskin Penganyam Tas Pandan Jokowi, Ikhlas Tak Dibayar

"Mau bagaimana lagi? Kalau tidak panen, banyak anak muda pergi ke Malaysia dan Kalimantan jadi buruh sawit padahal di sini sangat kaya, tetapi susah jalan ini. Jadi kami sakit hati sekali setiap datang itu mereka hanya janji-janji saja tetapi kami tetap miskin susah terus," kata Yoseph. 

Hal yang sama diungkapkan oleh Ali, seorang petani yang memiliki satu hektare kebun pisang yang di dalamnya terdapat pohon pala. Ia sangat menyayangkan karena harga komoditas seperti pala dan cengkih sangat ditekan. Banyak warga terpaksa menjualnya kepada pengepul karena perbedaan harga yang tinggi harus membawanya ke kota kecamatan atau kabupaten serta kebutuhan rumah tangga yang semakin mendesak serta urusan adat juga anak sekolah.

"Saya mau jual pisang terpaksa pakai oto (mobil) kecil pikap. Yang masuk oto besar (truk) susah mau masuk. Langsung beli di sini, jalan begini, sehingga pasti harga ditekan lagi. Kalau langsung di pembeli pertama pasti harga lebih tinggi," ungkapnya.

Keselamatan nyawa

Kondisi jalan juga berimbas pada bidang pendidikan sehingaa banyak siswa tidak bisa melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau perguruan tinggi karena masih mengalami kesulitan ekonomi. "Di sini juga banyak orangtua tidak bisa ongkos anaknya sampai pada jenjang yang lebih tinggi atau kuliah karena ekonomi belum juga baik padahal hasilnya banyak dari kebun, tetapi itu tadi jalan yang buat para tengkulak dan pengepul tekan harga," ungkap Niko Ndapa, salah satu tokoh masyrakat di Kampung Lokawolo, Woloede. 

Menurut Niko, bukan hanya ekonomi akibat buruknya jalan, beberapa ibu hamil harus ditandu ketika memasuki musim hujan karena jalanan yang tidak bisa dilalui mobil puskesmas atau warga. Hanya mobil atau truk yang bisa melewati jalan desa menuju puskesmas di kota kecamatan sehingga membutuhkan biaya yang lebih mahal dari biasanya. 

Bagi Niko, jalan desa ini sangat vital karena memberikan akses paling tercepat dari beberapa desa sekitar kaki gunung Ebulobo menuju kota kabupaten Mbay serta sebagai akses penting penghubung antardesa. Sayangnya karena jalan ini tak kunjung diperbaiki dan dibenahi akhirnya warga memilih jalur yang lebih jauh ke arah barat yang ongkosnya jauh lebih tinggi.

Niko mengungkapkan ia khawatir kondisi jalan semakin buruk. Setahun lalu pernah diberikan bantuan pelebaran jalan dan pembuatan saluran tetapi tidak dilanjutkan sampai pengasapalan dan hotmix sehigga kondisi jalan sakarang kian parah apalagi curah hujan di pertengahan tahun ini sangat tinggi. Kedaan ini tentu sangat meyulitkan bagai warga di sini bila terjadi bencana karena bisa tertutup longsoran. Apalagi desanya sangat dekat dengan gunung berapi aktif Ebulobo. 

"Kami mau lari ke mana? Bila terjadi bencana karena berada di bawah gunung berapi kami tidak bisa menyelamatkan diri atau evakuasi karena kondisi jalan buruk seperti ini sangat tidak layak. Kami minta Jokowi bisa bantu sebelum akhir masa jabatan karena kami akan mati semua bila terjadi bencana gunung berapi karena tidak ada jalur evakuasi," keluhnya.

Beberapa kali jalan desa dipersoalkan karena masuk kawasan hutan lindung. Namun berdasarkan pengecekan Media Indonesia melalui data lapangan, hanya sekitar 1.900 meter persegi bagian badan jalan masuk hutan produksi bukan hutan lindung. Jadi sangat bisa bila dilakukan pengerjaan jalan dari proyek pemerintah dengan mekanisme yang lebih mudah. 

Untuk pembangunan jalan di dalam kawasan hutan, pihak pemerintah wajib melakukan izin pinjam pakai kawasan. Salah satu persyaratannya ialah persetujuan lingkungan yang terdapat UKL UPL untuk jalan dengan risiko kecil, Amdal untuk jalan dengan risiko besar, dan SPPL untuk jalan tanpa risiko sesuai PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Selain itu untuk luasan di bawah 5 hektare, pengurusan izin atau persetujuan lingkungan melalui balai kawasan hutan provinsi.

Warga minta bantuan Jokowi

Anselmus Mere, salah satu tokoh masyarakat kampung Dhawe, Desa Lodaolo, mengatakan perintisan untuk membangun jalan sudah dilakukan sejak 1960-an tetapi sampi kini tidak ada perbaikan. Upaya warganya untuk menemui beberapa bupati tidak menuai hasil dan malahan jalan kian buruk. Setiap inspeksi jalan tak membuat warga di desanya lega tetapi hanya puas dengan janji-janji manis. Kini ia dan warganya hanya bisa berharap ke pemerintah pusat dan Jokowi sebelum akhir masa jabatannya.

"Kami sudah capai minta ke pemerintah daerah, semakin mereka ini tutup mata. Padahal ini daerah potensi ekonominya kuat sekali. Jalan dibangun di tempat lain yang potensi ekonominya tidak ada. Jadi kami minta tolong Pak Jokowi semoga bisa dengar suara kami," ungkap Anselmus yang juga seorang guru tersebut.

Warga kini pasrah semoga ada bantuan dari pemerintah pusat demi membantu pemulihan ekonomi yang sudah tak diperhatikan puluhan tahun lamanya. Warga berharap gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan Jokowi selama masa kepemimpinannya juga dirasakan warga di dua desa ini sebelum habis masa jabatannya tahun ini. (Z-2)