Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Bawaslu Lembata, Thomas Febry Bayo Ala bersama staf mengawasi langsung proses pelaksanaan Tes CAT bagi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Lembata, bertempat di Gedung Laboratorium Komputer Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Lembata, Senin (06/05).
Pelaksanaan test mulai pada pukul 15.30 Wita ini diawali dengan arahan singkat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata, Hermanus Haron Tadon (Herman Tadon) dan pembacaan tata tertib oleh Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia, Junaidi Wongso.
Herman Tadon dalam arahannya, mengharapkan agar masing - masing peserta mematuhi dan mengikuti proses yang telah disampaikan sehingga pelaksanaannya berjalan baik.
Baca juga : Bawaslu Lembata Pantau Pemungutan Suara Ulang di 2 TPS Kelurahan Lewoleba
"Test CAT hari pertama ini untuk 2 Kecamatan yakni Ile Ape dan Nubatukan. Sedangkan 7 Kecamatan akan dilaksanakan besok. Ikuti tes ini dengan baik dan terhadap tata tertib yang sampaikan wajib dipatuhi agar proses ini berjalan baik dan sukses tentunya". Harap Herman Tadon.
Turut hadir Anggota KPU Lembata, Paulina Yesua B. Tokan, Ibrahim Kader dan Idris Beda serta para Kasubag dan Staf.
Ketua Bawaslu Lembata, Febry ketika mengawasi pelaksanaan tes menyampaikan bahwa Bawaslu wajib melakukan pengawasan untuk memastikan proses pelaksanaan sesuai dengan regulasi.
Baca juga : Komisioner KPU Wonosobo Kerahkan KPPS Menangkan Salah Satu Paslon
"Bawaslu Lembata berkewajiban melakukan pengawasan terhadap tahapan ini, karena menjadi tugas dan wewenang untuk memastikan semua berjalan sesuai dengan regulasi yang telah mengatur," ungkap Febry.
Dalam test CAT ini, peserta yang lolos administrasi dan hadir mengikuti tes untuk Kecamatan Ile Ape berjumlah 11 Orang terdiri dari 10 Laki - Laki dan 1 Perempuan. Untuk Kecamatan Nubatukan yang lolos administrasi berjumlah 19 Orang dengan rincian 15 Laki - Laki dan 4 Perempuan, namun hadir mengikuti tes sebanyak 18 orang. 1 orang Laki - Laki tidak hadir sampai selesai pelaksanaan tes.
Terkait test CAT ini, calon PPK diberikan alokasi waktu 90 Menit untuk menyelesaikan 75 soal. (Z-7)
Bawaslu DKI Jakarta meluncurkan pemetaan kerawanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 2024, Kamis (1/8).
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
Mendagri Tito Karnavian menyoroti masih ada daerah yang belum merealisasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
KPU diminta segera tuntaskan temuan Bawaslu soal ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi parpol
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyampaikan ada tiga klaster yang menjadi masalah dari pencocokan dan penelitian (coklit) di berbagai daerah di Indonesia.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved