Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum Kota Malang, Jawa Timur, menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di tiga tempat pemungutan suara (TPS). PSU dengan pemilih sebanyak 760 pemilih dijadwalkan pada Sabtu (24/2).
"PSU di Kelurahan Mojolangu TPS 14 dan 37, di Kelurahan Jatimulyo TPS 48," tegas Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, Rabu (21/2).
Saat ini, panitia pemilihan kecamatan menyiapkan logistik dan surat suara bertanda khusus. Pemberitahuan kepada pemilih sehari sebelum PSU.
Baca juga : Polisi Berikan Pengamanan Ekstra PSU 6 TPS di Poso
"PSU hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden," katanya.
Ia menjelaskan kronologis PSU ini bermula dari sekelompok pemilih dari luar Kota Malang hanya membawa kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) mendatangi TPS memaksa menyampaikan hak pilih pada 14 Februari. Padahal, mereka tidak masuk daftar pemilih tambahan (DPTb) karena belum mengurus DPTb.
"Mereka datang di atas jam 12.00 WIB, bawa KTP-el ngotot minta difasilitasi. Datang berbondong ada yang 23 orang, ada yang jumlahnya 24 orang, ada pula yang 27 orang," ujarnya.
Petugas PPS memfasilitasi dengan memasukkan mereka pada daftar pemilih khusus. Keputusan ini yang membuat data Pilpres menjadi tidak cocok.
Lalu, Panitia Pengawas Kecamatan Lowokwaru membuat surat saran perbaikan lantaran berpotensi PSU. Setelah itu, KPU menggelar rapat pleno memutuskan PSU di tiga TPS. (Z-6)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved