Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPOLISIAN Resor (Polres) Poso, Sulawesi Tengah, memberikan pengamanan ekstra di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang akan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Kapolres Poso, AKB Arthur Sameaputty mengatakan, pengamanan ekstra itu sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang mungkin terjadi selama proses PSU yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Poso di enam TPS.
“Dalam pengamanannya itu, kami akan menempatkan dua personel di masing-masing TPS,” terangnya saat dihubungi dari Palu, Kamis (22/2).
Baca juga : 55 TPS di Sulsel Diminta Lakukan PSU, Bawaslu: 9 Kasus Berpotensi Pidana
Selain itu, menurut Arthur, patroli rutin juga akan dilaksanakan sebelum PSU.
“Kami akan memberikan pengamanan yang intensif sehingga bisa dipastikan tidak ada gangguan menjelang dan sesudah PSU di enam TPS tersebut,” tegasnya.
Arthur berharap, PSU berjalan lancar dan aman tanpa kekurangan satu apa pun. Pun demikian, ia memastikan ketika ada gangguan kamtibmas, personelnya langsung bergerak cepat untuk mengatasi.
Baca juga : Sirekap Bikin Gaduh lagi, Hasil Pilpres TPS 09 Bungo Pasang Berubah
“Tentu peran masyarakat menjaga kamtibmas sangat membantu sukseskan PSU di masing-masing wilayah itu. Oleh karena itu mari kita jaga keamanan,” tandasnya.
KPUD Poso, akan menggelar PSU di enam TPS kabupaten itu.
Masing-masing di wilayah Kecamatan Pamona empat TPS dan di Kecamatan Poso Kota dua TPS.
Ke enam TPS yang melakukan PSU yaitu, Kelurahan Kayamanya di TPS 13, Lembomawo TPS 5, Petirodongi TPS 1, Kelei TPS 5, Buyumpondoli TPS 7, dan Tentena TPS 2. (Z-8)
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved