Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengungkapkan ada 36 tempat pemungutan suara (TPS) di empat kabupaten di Papua yang akan menggelar pemungutan suara susulan. Sebanyak 36 TPS itu tersebar di Kabupaten Mamberamo Raya, Keerom, Waropen, dan Sarmi.
Ia menjelaskan pemungutan suara susulan harus dilakukan karena 36 TPS itu terlambat menerima logistik pemilu. Faktor cuaca yang tidak bersahabat menjadi alasan utamanya.
"Sebagai contoh, di Kabupaten Mamberamo Raya, saat hendak mengantar logistik, pesawat yang digunakan penyedia jasa tidak dapat menemukan titik koordinat lokasi," ujar Steve, Kamis (15/2).
Baca juga : Ini Alasan Pemungutan Suara Susulan di 668 TPS
Sementara di Kabupaten Keerom, jalan menuju Towe tidak dapat dilewati karena banjir. "Kalau berjalan kaki harus ditempuh selama enam jam," sambung Steve.
Kendati demikian, ia belum bisa menentukan kapan pelaksanaan pemungutan suara susulan akan dilakukan.
"Saya masih menunggu laporan dari KPU di empat kabupaten terkait kapan pelaksanaan pemungutan suara," jelas Steve Dumbon.
Baca juga : Distribusi Logistik ke Wilayah Terpencil, Petugas Harus Jalan Kaki Tiga Hari
Secara rinci, distrik-distrik di Mamberamo Raya yang akan menggelar pemungutan suara susulan yaitu Mamberamo Hulu, Mamberamo Tengah, Mamberamo Tengah Timur dan Rufaer.
"Di sana ada 20 TPS yang bakal menggelar pemungutan suara susulan," tutur Steve.
Sementara, di Kabupaten Keerom, ada Distrik Towe yang harus melakukan pemungutan susulan.
Baca juga : KPU Distribusikan Logistik Pemilu ke 30 Distrik di Sorong
"Di Waropen ada lima TPS di kampung Walae, Distrik Kirihi. Di Kabupaten Sarmi ada 10 TPS di Apawer Hulu," tandasnya. (Ant/Z-11)
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Pemerintah Kota Jayapura, Papua, menyebut total anggaran untuk tahapan Pilkada 2024 di daerah itu mencapai Rp97 miliar.
PROSES pemutakhiran data pemilih (muntarlih) untuk Pilkada 2024 menjadi hal krusial untuk menentukan akurasi logistik seperti surat suara.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) memastikan pelayanan untuk para pemilih disabilitas di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 akan jauh lebih baik dibandingkan pemilihan umum sebelumnya
KPU Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar), melaksanakan penghitungan ulang surat suara Pileg 2024 di empat tempat pemungutan suara (TPS), Kamis (27/6).
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 di sejumlah tempat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
partisipasi pemilih ditentukan oleh bagaimana KPU menyosialisasikan kegiatan PSU di daerah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved