Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah pada sektor industri pertanian dan perkebunan Indonesia.
“Kita harus dorong hilirisasi, karena dengan hilirisasi kita bisa mendapatkan added value kelapa sawit," katanya saat menghadiri acara Pengukuhan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Petani Kepala Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia sekaligus Focus Group Discussion Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana (Sapras) dan Tumpang Sari, Selasa, (19/12).
Menurut Mentan, Indonesia merupakan negara besar dan kelapa sawit Indonesia merupakan yang terbesar di dunia sehingga Indonesia butuh program pembangunan yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan produksi kelapa sawit dalam negeri serta akselerasi, baik pada aspek hilirisasi maupun tata kelola sawit yang perkelanjutan.
Di hadapan para petani kelapa sawit PIR Indonesia tersebut, Mentan berpesan agar asosiasi di bidang petani kelapa sawit ini dapat bersatu dan maju bersama membangun kemajuan sawit di Indonesia karena dengan bersatu, petani memiliki kesamaan suara sehingga akan semakin kuat.
Sementara itu, Ketua Umum Aspekpir Indonesia Setiyono menegaskan dukungannya terhadap program percepatan peremajaan sawit rakyat (PSR), Sarana dan Prasarana serta Tumpang Sari yang merupakan program andalan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional.
Menurut dia, para pengurus dan anggota Aspekpir Indonesia saat ini terus mengupayakan agar pelaksanaan ketiga program tersebut dapat maksimal. "Yang kami harapkan, bagaimana pemerintah dapat meminimalisasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh kebijakan yang diciptakan," katanya seperti tertera dalam keterangan resminya.
Dirjen Perkebunan Andi Nur Alamsyah menjelaskan jika direktoratnya sedang mereview hambatan-hambatan percepatan PSR maupun Sarpras akibat regulasi yang dibuat. "Dan memang, hambatan PSR atau Sarpras itu ada pada regulasi. Kami sedang benahi saat ini," katanya.
SeperKetua Dewan Pembina Aspekpir Indonesia Gamal Nasir menekankan pentingnya bagi anggota Aspekpir Indonesia untuk menyukseskan program percepatan PSR, penyerapan dana sarana dan prasarana serta tumpang sari.
"Ketiganya ini merupakan andalan program pemerintah dan Aspekpir Indonesia. Harapannya agar semua hambatan dan kendala dapat diatasi agar target tercapai. Karena memang target PSR per tahun tidak pernah bisa kita capai, termasuk tahun ini dan tahun depan," katanya. (M-3)
BPP HIPMI Banom Womenpreneur menggelar konferensi pertamanya yang berfokus pada hilirisasi industri sebagai langkah menuju Indonesia Emas
DIREKTUR Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menuturkan setidaknya terdapat empat permasalahan utama yang menimbulkan anomali hilirisasi di Indonesia.
Proses hilirasi harus dilakukan secara hati-hati. Belajar dari hilirisasi nikel, beberapa pelajaran patut dipetik agar letak kelemahan hilirisasi selama ini bisa diperbaiki.
Sufmi Dasco Ahmad mengatakan harapan Fraksi PKS agar pemerintah yang baru dapat mengevaluasi program hilirisasi tambang akan menjadi kajian pihaknya.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah berikutnya untuk mengevaluasi program hilirisasi tambang yang dijalankan selama pemerintahan Joko Widodo.
AGENDA hilirisasi yang dijalankan pemerintah saat ini dinilai terlalu eksklusif dan minim melibatkan masyarakat lokal. Itu termasuk dalam pelibatan rantai pasok,
Kalangan pendidikan usulkan informasi tentang kelapa sawit dimasukkan dalam muata lokal sekolah
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) terus berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas petani kelapa sawit di seluruh Indonesia.
Pemerintah bakal memperluas peran BPDPKS. Ke depan, lembaga itu tidak hanya mengurusi dana sawit saja, tetapi juga produk perkebunan lain seperti kelapa, kakao, dan karet.
PERUSAHAAN Perkebunan Negara PTPN IV Regional II mengedepankan pendekatan persuasif dalam perbedaan pendapat yang terjadi dengan KUD Setia Abadi di Kabupaten Mandailing Natal,
IPB dan Untad kerja sama sosialisasikan tandan kosong sebagai pupuk organisasi sawit
KLHK dan Ombudsman menggelar entry meeting bersama Ombudsman RI dalam rangka melakukan Kajian Sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam Layanan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved