Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENINGKATAN sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor utama bagi lancarnya penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Terlebih lagi bagi Satpol PP, Satdamkarmat, maupun BPBD yang sifat tugas fungsinya berada di lapangan dan bersentuhan langsung dengan peri kehidupan masyarakat.
Direktur Jenderal Bina Administrasi kewilayahan (Dirjen Bina Adwil), Safrizal ZA, selaku pembina penyelenggaraan urusan bidang Trantibumlinmas, menyadari dukungan dari Pemerintah Pusat untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian standar pelayanan minimal urusan trantibumlinmas.
“Hari ini, kita telah menyampaikan kembali Bantuan Pemerintah kepada 56 kabupaten/kota, meliputi bantuan untuk sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan trantibum yang terdiri dari kendaraan operasional roda dua, pompa air dan pengeras suara (megaphone),” ujar Safrizal di sela-sela sambutan pengarahannya.
Baca juga: Pj Gubernur Kep Babel Safrizal Jenguk Korban KDRT
Kegiatan itu dihadiri Bupati Banggai Laut, Bupati Konawe Utara, Para Kasat Pol PP, Para Kasat Damkarmat, dan Kalak BPBD dari 51 Kabupaten dan 5 Kota.
Secara simbolis, para Kepala Daerah dan Kasat ataupun Kalak yang hadir menerima bantuan langsung secara simbolis yang diserahkan oleh Dirjen Bina Adwil.
“Bahwa pemenuhan Sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas tidak hanya berhenti di kegiatan ini saja, karena bantuan ini merupakan bentuk stimulan kepada Pemerintah Daerah agar selanjutnya Pemerintah daerah mengalokasikan APBD secara proporsional untuk pengadaan sarpras pendukung layanan Trantibumlinmas di daerah masing-masing, atau dapat juga dengan mekanisme kerjasama pihak ketiga ataupun sumber-sumber lain yang sah,” lanjut Safrizal.
Baca juga: Pengendalian Inflasi dan Kondusifitas Pemerintahan Jadi Prioritas Pj Gubernur Babel
Secara rinci, bantuan Pemerintah yang diberikan meliputi kendaraan operasional penanggulangan bencana sejumlah 1 (satu) unit motor trail untuk 22 (dua puluh dua) daerah; peralatan penanggulangan kebakaran berupa 1 (satu) set pompa portable kepada 11 (sebelas) daerah; dan pengeras suara (Megaphone) sejumlah 416 (empat ratus enam belas) unit kepada 24 (dua puluh empat) daerah.
“Pada kesempatan ini, saya juga men-challenge Bapak/Ibu sekalian untuk terus berinovasi dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya di bidang Trantibumlinmas, agar kedepannya masyarakat bisa terus merasakan manfaat dari layanan yang kita berikan, terlebih berbagai dinamika tantangan belakangan ini semakin kompleks,” terang Safrizal.
Safrizal juga turut menekankan pesan khusus bahwa Pemerintah daerah harus segera melakukan langkah-langkah strategis dan senatiasa berkoordinasi secara intensif dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka turut serta mendukung kelancaran pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024.
Sebelum menutup sambutannya, Safrizal menitipkan pesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, khususnya Satpol PP dan Satlinmas, Satdamkarmat dan BPBD agar mengambil peran aktif dalam memantapkan cipta kondisi trantibumlinmas di daerah masing-masing, sehingga terwujud stabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik sejalan dengan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024.
“Satpol PP dan SatLinmas perkuat pola koordinasi, integrasi dan singkronisasi untuk membantu menjaga situasi kondusif, sedangkan BPBD koordinasi penentuan lokasi TPS di lokasi rawan bencana, dan SatDamkarmat melakukan berbagai upaya preventif keselamatan kebakaran pada Gudang logistic KPU serta memastikan pos pemadam kebakaran dapat melayani sesuai response time 15 menit agar Pemilu yang lancar dan damai dapat terwujud,” pungkas Safrizal. (RO/Z-1)
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Pemerintah daerah didorong untuk menekan tingkat kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Hal itu dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan hingga memajukan UMKM
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu untuk mewujudkan daerah yang mandiri.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Salah satu hambatan dalam penerapan digitalisasi pembayaran di daerah dan penerapan KKPD, yakni permasalahan infrastruktur telekomunikasi.
DANA sekitar Rp44,6 triliun milik pemerintah daerah tersimpan di perbankan dalam bentuk deposito. Itu setara 23,18% dari total dana pemda di perbankan mencapai Rp192,6 triliun hingga Mei 2024.
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved