Bawaslu Waspadai Potensi Konflik selama Kampanye di DIY

DAERAH Istimewa Yogyakarta (DIY) masuk ke kategori wilayah rawan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam masa kampanye Pemilu 2024. Itu membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat bergerak melakukan antisipasi. 

"Kami sadar tidak hanya dalam aspek untuk kerawanan isu SARA, namun juga terkait satu dimensi yang lain memiliki kerawanan serupa," kata Ketua Bawaslu DIY, Mohammad Najib, Rabu (11/10).

Dalam hasil pemetaan Bawaslu, DIY berada di posisi keempat dalam kategori kerawanan tinggi politisasi SARA dengan poin 14,81. Di atas DIY ada Papua Barat (14,81), Maluku Utara (77,16), dan DKI Jakarta (100,00). 

DIY juga masuk dalam daftar daerah kategori kerawanan politisasi SARA berdasarkan agregasi kewilayahan atau kabupaten/kota. Enam provinsi dengan kategori tersebut yakni Papua Tengah, DKI Jakarta, Banten, DIY, Papua Pengunungan, dan Maluku Utara. 

Baca juga: Ini Tips Menghindari Penipuan Deepfake Terkait Pemilu 2024 dari Kaspersky

Isu SARA, kata Najib, menjadi problem utama di media sosial. Di DIY, banyaknya mahasiswa dan anak muda dari luar daerah menyebabkan salah satu konsekuensi banyaknya pengguna media sosial. 

"Itu menjadi bagian yang kemudian membuat kenapa isu SARA menjadi rawan di DIY," ujarnya. 

Dalam konteks pencegahan, menurut dia, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial. Ia masyarakat perlu terus diedukasi agar tidak mudah memercayai informasi di media sosial. 

"Problemnya terkait kesadaran masyarakat menilai bener tidaknya sebuah berita ini masalah kita hari ini. Masyarakat belum bisa menyaring berita benar dan tidak bener. Masalahya berita yang salah dianggap menjadi sebuah kebenaran itu yang berbahaya," ujarnya. 

Baca juga: 759 ASN Yogyakarta Harus Jaga Netralitas Demi Wujudkan Pemilu Damai di Ruang Digital

Isu SARA tersebut bisa jadi pemantik terjadinya kekerasan dalam politik. Najib menyebut hampir di setiap pemilu disertai tindak kekerasan antarkelompok saat kampanye. 

"Potensi ini cukup tinggi. Ingat, setiap kali ada pemilu ada kerusuhan kekerasan politik dan intimidasi politik di Jogja. Konon katanya kota berhati nyaman, tapi faktanya tak nyaman. Masyarakat terasa terintimidasi begitu ada pemilu," ucapnya. 

Selain SARA dan kekerasan, lanjut Najib, ada potensi persoalan pemenuhan hak pilih. Pemenuhan hak pilih itu dalam konteks pemenuhi kebutuhan surat suara berdasarkan jumlah pemegang hak suara. Di sisi lain, sejumlah pemegang hak suara ada yang biasanya tak masuk daftar pemilih. (Z-6)