Konsolidasi Pemenangan, NasDem Harus Jadi Market Elektoral

PARTAI NasDem di seluruh daerah di Indonesia terus mematangkan persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2024. Seperti halnya yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat, Kamis (10/8).

Untuk memastikan sejauh mana kesiapan Partai NasDem menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) tanggal 14 Februari 2024, DPW Partai NasDem Jabar menggelar Rapat Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 dan Bedah Dapil Partai NasDem Daerah Pemilihan Jawa Barat V Kabupaten Bogor, di Royal Safari Garden, Cisarua, Puncak, Kabupaten Bogor.

Ketua DPW Partai NasDem Saan Mustopa, kegiatan hari itu memastikan kesiapan dari struktur, kesiapan dari para caleg agar bisa mencapai target yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Capres Pro Iklim

Target pertama NasDem lanjutnya, ingin di Jabar 5 ini mendapatnya minimal 1 kursi DPR RI. Kita ingin dapat minimal 1 kursi DPRD provinsi , dan ingin setidaknya 6 sampai 7 kursi di DPRD kabupaten.

"Nah yang kedua, kita juga ingin pastikan calon presiden yang diusung oleh NasDem, Pak Anies Baswedan, bisa menang signifikan di Kabupaten Bogor. Nah konsolidasi ini mempersiapkan target tersebut,"kata Saan dalam jumpa pers usai pembukaan rapat konsolidasi, Kamis sore.

Baca juga: NasDem Terus Berupaya agar RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan

Terkait target 100 kursi di DPR RI, Saan menyebutkan itu target nasional. Dan pihaknya berharap bisa berakhir di posisi 2 besar.

"Nah, supaya jadi target nasional tercapai, maka nasdem harus menjadi market elektoral, bukan menjadi beban secara nasional".

Supaya menjadi market elektoralnya, maka Nasdem harus di Jabar ini paling tidak 11 kursi didapatkan.

"Jadi kalau ingin target nasional tercapai 100 kursi, maka tidak boleh ada satu pun dapil RI di Jabar yang 11 dapil itu ada yang kosong.

Nah itu yang ingin kita pastikan dalam konsolidasi NasDem di setiap dapil,"pungkasnya.

Rapat konsolidasi tersebut diikuti ratusan kader NasDem, bacaleg-bacaleg NasDem dapil Jabar dari tingkat provinsi, kabupaten, ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) hingga DPRt (Dewan Pimpinan Ranting). (DD/Z-7)