Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH proyek pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga belum dapat direalisasikan. Kerusakan jalan Trans Kalimantan Km 171 Satui, di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu perhatian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Beberapa proyek pembangunan yang masih terkendala antara lain
proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa, jembatan Kotabaru, jalan penghubung Bandara Syamsudin Noor serta jalan alternatif (tol) Banjarbaru-Batulicin.
Kepala Seksi Jalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel, Wahid, Sabtu (22/7) mengatakan ada sejumlah proyek prioritas dan strategis yang masih terkendala. "Kita berharap pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PU-Pera memberikan perhatian lebih terhadap proyek yang masih terkendala, sehingga dapat terealisasi. Terlebih proyek tersebut punya nilai strategis bagi Kalsel sebagai penyangga IKN," tuturnya.
Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah I, Kementerian
PU-Pera, Boby Ali Azhari, mengakui masih adanya kendala terkait usulan sejumlah proyek pembangunan di wilayah Kalsel. "Tentunya kementerian memberikan perhatian terhadap usulan-usulan proyek pembangunan di daerah termasuk Kalsel."
Anggaran
Berbagai kendala dihadapi, lanjut dia, umumnya berupa ketersediaan anggaran, kendala pembebasan lahan hingga masalah skala prioritas bagi pemerintah.
Dijelaskan Boby, proyek pembangunan jembatan Kotabaru yang telah diusulkan sejak lama diperkirakan baru dapat diprioritaskan pada 2030
mendatang karena keterbatasan anggaran. Sementara proyek bendungan Riam
Kiwa dan jalan penghubung bandara masih terkendala masalah lahan, terlebih sebagian lahan bendungan Riam Kiwa masuk kawasan hutan.
Pihaknya juga memberikan perhatian terkait kasus kerusakan Jalan Nasional Km 171 Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu akibat longsor. Upaya perbaikan jalan yang mengalami kerusakan sejak setahun terakhir ini menjadi rumit karena disebabkan bukan faktor bencana alam tetapi diduga karena aktivitas pertambangan batu bara di sekitar lokasi.
"Kami akan koordinasi dengan bidang Bina Marga, jika memang menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti. Saya yakin, teman-teman di
Bina Marga sudah memiliki rencana. Mengingat longsor tersebut bukan akibat bencana maka perlu didesain dulu. Longsor ini penanganannya tidak mudah dan memerlukan waktu," ujar Boby seraya menambahkan saat ini anggaran kementerian sudah teralokasi peruntukannya. (N-2)
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved