Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih menanti keputusan pemerintah pusat terkait dengan permasalahan yang ada di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. MUI Jabar sendiri telah merekomendasikan agar Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu ditutup
"MUI Jabar sudah mengusulkan sejumlah rekomendasi melalui tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Salah satunya merekomendasikan Ponpes Al-Zaytun ditutup, jika memang ditemukan pelanggaran aturan maupun norma beragama," jelas Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar di Bandung Sabtu (1/7).
Menurut Rafani, pada saat Menko Polhukam Mahfud MD, menyampaikan pernyataannya soal Ponpes Al-Zaytun, itu sebetulnya merupakan rekomendasi MUI Jabar pada tim investigasi yang dibawa Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Baca juga : Arsul Sani Minta Polri Prioritaskan Penyelidikan Dugaan Hukum Pidana Ponpes Al Zaytun
Salah satu isi rekomendasinya, penutupan Ponpes Al-Zaytun. Rekomendasi ini diusulkan agar Ponpes Al-Zaytun tidak lagi membuat kontroversi. Sebab di khawatirkan Ponpes Al-Zaytun akan terus membuat kegaduhan ke publik.
"Karena paling tidak, kami khawatir kontroversi dia jalan terus dan makin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat kan terus akan melakukan demo, nah jadi bagi kami ini sudah mulai konkret akan ditindaklanjuti pemerintah pusat," ungkapnya.
Baca juga : Panji Gumilang akan Diperiksa Bareskrim terkait Al-Zaytun pada 3 Juli
Berdasarkan informasi yang diterima, ujar Rafani, Panji Gumilang juga akan dipanggil Menko Polhukam pada Senin (3/7). MUI Jabar pun menantikan langkah pemerintah pusat selanjutnya untuk mengusut polemik Ponpes Al-Zaytun.
"Rekomendasi kita ke pemerintah agar segera menangani secara konkret apapun (dugaan) pelanggaran yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun. Baik yang menyangkut pemahaman agama, maupun tindak pidana. Termasuk soal administrasi penyelenggaraan sistem pendidikannya," bebernya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga turut menyampaikan perkembangan mengenai evaluasi Ponpes Al-Zaytun. Gubernur memastikan bahwa Menko Polhukam akan menyampaikan hasilnya secara langsung pada pekan depan. Gubernur mengaku baru saja mengikuti rapat bersama Mahfud MD, untuk membahas Al-Zaytun. Namun, ia belum bisa menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan Ponpes Al-Zaytun.
"Intinya sedang dibahas, kemarin juga saya rapat bersama pembahasannya sangat mendalam. Jadi tunggu saja, nanti ada penyampaian secara komprehensif," lanjutnya. (Z-5)
KEJAKSAAN Agung (Kejagung) meminta Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengaudit keuangan Yayasan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
PIMPINAN Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang, bebas dari penjara hari ini, Rabu, 17 Juli 2024. Dia ditahan atas kasus penistaan agama.
Pengacara Panji Gumilang mengaku menerima informasi adanya tekanan penolakan pra-peradilan
Pengacara Panji Gumilang, Alvin Lim mengklaim kliennya tidak mengajarkan aliran sesat di pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun
Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, divonis satu tahun penjara di Pengadilan Negeri Indramayu.
Panji Gumilang dicecar 55 pertanyaan seputar aliran dana.
MUI dan Syarikat Islam mendukung hilirisasi tambang untuk kesejahteraan rakyat, menekankan tata kelola adil, transparan, dan ramah lingkungan.
Pemprov Jakarta akui kelalaian dalam penanganan ikan sapu-sapu setelah disorot MUI. Evaluasi dilakukan, termasuk opsi olahan jadi arang.
Dana sedekah dari MUI ini, akan disalurkan secara tepat sasaran kepada para penyintas bencana di 3 provinsi tersebut.
MUI menyarankan Presiden AS Donald Trump menghentikan perang dengan pernyataan bermartabat demi perdamaian dunia dan menghentikan kerusakan global.
Dubes Iran Mohammad Boroujerdi menemui MUI bahas keamanan Selat Hormuz dan negosiasi pembebasan kapal tanker Indonesia yang tertahan akibat konflik.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pusat MUI, Jakarta, Selasa (10/3), dan MUI diwakili oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, K.H. Marsudi Syuhud.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved