Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 42 orang perangkat desa di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi bakal calon anggota legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya adalah kepala desa, lalu 11 lainnya anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan dua orang perangkat desa lainnya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Wahyu, Minggu (11/6), mengatakan seluruh perangkat desa yang ingin ikut Pilet telah mengajukan pengunduran diri. Wahyu memastikan pengunduran diri mereka tidak mengganggu roda pemerintahan desa.
Baca juga: Banyak Ijazah Bacaleg Belum Dilegalisasi
Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kalsel Edy Rahmanto mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan terkait keikutsertaan para kepala desa maupun perangkat desa menjadi caleg.
"Itu memang hak politik mereka dan sesuai aturannya mereka harus mundur. Apdesi sendiri merasa bangga dan berharap mereka bisa berhasil duduk di lembaga legislatif karena diharapkan dapat berkontribusi positif pada pembangunan desa," kata Edy.
Baca juga: Aktivis 98: Tahapan Pemilu Bermasalah Sejak Awal
Menurut Apdesi, para anggota legislatif maupun kepala daerah yang berasal dari perangkat desa, lebih mengerti dan punya kepedulian lebih terhadap permasalahan di desa. "Umumnya mereka lebih peduli terhadap pembangunan desa, lewat penganggaran yang berpihak pada masyarakat desa," ujarnya.
Pada bagian lain sejumlah kepala daerah di Kalsel ikut menjadi calon legislatif DPR, maupun DPRD Kalsel. Diantaranya Bupati Tanah Laut Sukamta dan Wakilnya Abdi Rahman juga Bupati Tapin Arifin Arpan dan Wakil Bupati Tabalong Mawardi. (Z-6)
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Budi enggan memerincio jawaban lengkap para saksi saat diperiksa. Informasi detil dipaparkan dalam persidangan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama keluarganya diduga melakukan intervensi terhadap proses rekrutmen perangkat desa
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) tengah menelusuri latar belakang kosongnya 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Adapun tiga saksi yang diperiksa hari ini berasal dari berbagai jenjang pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved