Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEBANYAK 42 orang perangkat desa di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi bakal calon anggota legislatif pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Dari jumlah tersebut, 29 di antaranya adalah kepala desa, lalu 11 lainnya anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), dan dua orang perangkat desa lainnya telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya masing-masing.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kalsel, Wahyu, Minggu (11/6), mengatakan seluruh perangkat desa yang ingin ikut Pilet telah mengajukan pengunduran diri. Wahyu memastikan pengunduran diri mereka tidak mengganggu roda pemerintahan desa.
Baca juga: Banyak Ijazah Bacaleg Belum Dilegalisasi
Sementara itu Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kalsel Edy Rahmanto mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan terkait keikutsertaan para kepala desa maupun perangkat desa menjadi caleg.
"Itu memang hak politik mereka dan sesuai aturannya mereka harus mundur. Apdesi sendiri merasa bangga dan berharap mereka bisa berhasil duduk di lembaga legislatif karena diharapkan dapat berkontribusi positif pada pembangunan desa," kata Edy.
Baca juga: Aktivis 98: Tahapan Pemilu Bermasalah Sejak Awal
Menurut Apdesi, para anggota legislatif maupun kepala daerah yang berasal dari perangkat desa, lebih mengerti dan punya kepedulian lebih terhadap permasalahan di desa. "Umumnya mereka lebih peduli terhadap pembangunan desa, lewat penganggaran yang berpihak pada masyarakat desa," ujarnya.
Pada bagian lain sejumlah kepala daerah di Kalsel ikut menjadi calon legislatif DPR, maupun DPRD Kalsel. Diantaranya Bupati Tanah Laut Sukamta dan Wakilnya Abdi Rahman juga Bupati Tapin Arifin Arpan dan Wakil Bupati Tabalong Mawardi. (Z-6)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa.
Pembelajaran berbasis digital dalam penguatan kapasitas Aparatur Desa melibatkan banyak pihak, termasuk Kemendagri,
Bus rombongan perangkat desa terguling di jalan Tol Tangerang-Merak Kilometer 46, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Selasa (21/5) pagi.
Ganjar bersama Mahfud MD menegaskan bakal menjamin perlindungan masyarakat adat dan mengupayakan RUU Masyarakat Adat
Apdesi pimpinan Arifin Abdul Majid mengecam keras kegiatan peringatan Hari Desa Nasional yang akan dihadiri presiden
PERANGKAT desa termasuk kepala desa (perbekel) di Bali tidak ada yang diundang ke Jakarta terkait acara satu dasa warsa UU Desa yang disebut-sebut akan digelar pada 30 Januari mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved