Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggenjot penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dengan menggerakkan kepala desa untuk melakukan percepatan.
Hal itu disampaikan Ganjar, dalam Silaturahmi Akbar bersama Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD) Dipayudha di Hotel Fox, Kabupaten Banjarnegara.
Ganjar juga mengupayakan optimalisasi anggaran desa dengan Inpres yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur desa.
Baca juga : Erick Thohir Dinilai Cocok Dampingi Ganjar atau Prabowo Subianto
"Kita memberikan pesan ada target penurunan stunting, kemiskinan ekstrem mesti kita kejar. Tentu inline dengan masa jabatan saya yang berakhir 5 September ini kita genjot," ujar Ganjar usai acara.
Ganjar menyebutkan, penggenjotan penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem dari tingkat desa lantaran kepala desa beserta perangkatnya telah menelurkan banyak program dan inovasi.
Baca juga : Ganjar Pranowo Safari Politik di Masjid, Bawaslu cuma Bisa Kasih Sanksi Moral
Hal itu dikarenakan kepala desa menjadi ujung tombak pemerintahan di tingkat terkecil. Sehingga kontrol daerah yang dilakukan jauh lebih mudah dan mencakup seluruh warganya.
"Saya mengapresiasi karena banyak desa yang punya inovasi di tingkat desa. Apakah tata kelolanya, apakah fasilitas desa termasuk BUMDesnya, kerja sama antar desa, ini pengalaman yang mesti kita kawal," kata Ganjar.
Kendati demikian, Ganjar juga mendorong kepala desa untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan yang digelontorkan ke desa.
Menurut Ganjar, realisasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa belum didukung laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan senilai Rp610,2 miliar.
Laporan tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, saat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jawa Tengah.
Untuk Kabupaten Banjarnegara, Ganjar menuturkan telah menyelesaikan laporan 100 persen. Ganjar meminta daerah lain untuk mengikuti Kabupaten Banjarnegara.
"Saya juga ingatkan karena kemarin pemeriksaan BPK itu laporannya ada yang belum sampai, meskipun adminstratif sifatnya, saya minta untuk dikejar. Tapi di Banjarnegara alhamdulillah sudah selesai seratus persen," ucap Ganjar.
"Maka target nasional ini kita bereskan di level pemerintahan yang terkecil. Sehingga nanti kalau itu beres, mengerucutnya ke atas performancenya akan bagus. Dan saya ingatkan, jangan korupsi," sambung Ganjar. (RO/Z-5)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat langkah pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga ke tingkat desa.
Profil HM Kunang, ayah Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Sosok kepala desa yang kini menjadi sorotan publik usai namanya ramai diberitakan terkait kasus KPK.
MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kearifan lokal harus dimanfaatkan dalam upaya menjaga kelestarian hutan danĀ Daerah Aliran Sungai (DAS).
Ia menjelaskan, dana yang mengalir ke desa berasal dari dua sumber, yakni dana desa dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD yang porsinya mencapai 10% dari DAU dan DBH.
Masa jabatan keuchik tetap sesuai Pasal 115 ayat (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yakni dibatasi enam tahun.
. Penyebab kekosongan jabatan karena antara lain meninggal dunia, tersandung masalah hukum, dan lainnya
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainaseĀ kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved