Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
OTORITAS Jasa Keuangan Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY (OJK KR 3)
terus mendorong percepatan transformasi Bank Perekonomian Rakyat/Bank
Perekonomian Rakyat Syariah (BPR/BPRS) di Jawa Tengah dan DIY.
Salah satunya dengan melalui penguatan permodalan dan konsolidasi. Tujuannya untuk semakin berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di daerah.
Demikian disampaikan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono dalam sambutannya pada acara Forum Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan talkshow : Peluang danTantangan Industri BPR/BPRS Pasca-Pengesahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).
Acara itu dihadiri oleh 270 orang PSP BPR/BPRS di seluruh Jawa Tengah dan DIY termasuk Wakil Bupati BanyumasSadewo Tri Lastiono di Semarang, Selasa (30/5).
Forum PSP BPR/S yang dikukuhkan sejak 27 Februari 2020 ini merupakan Forum PSP pertama yang dibentuk di Indonesia. Pembentukan Forum ini bertujuan sebagai wadah berbagi kondisi BPR, isuterkini, serta media peningkatan ketahanan permodalan BPR/BPRS, khususnya dalam rangka mendukung transformasi BPR.
Transformasi
Sumarjono menyampaikan, UUP2SK telah membuka ruang bagi BPR/BPRS untuk bertransformasi lebih cepat, sehingga memungkinkan untuk melakukan kegiatan usaha hampir seperti Bank Umum. Antara lain dapat ikut serta dalam lalulintas pembayaran, IPO, merger lintas provinsi dan sejumlah peluang bisnis lainnya.
UU P2SK juga telah mengubah kepanjangan BPR dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Ketua Forum PSP Jawa Tengah dan DIY Kristian Hardianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan harapannya untuk dapat melaksanakan pertemuan maupun audiensi dengan para PSP secara bergantian
kedepannya.
Selanjutnya sesi talkshow menghadirkan nara sumber Direktur Pengawasan OJK KR 3 Heru Prasetio, Direktur Departemen Pemeriksaan Khusus
dan Pengawasan Perbankan Daerah OJK Dani Surya serta PSP BPR Modern Express Sonny Waplau.
PSP BPR Modern Express, Sonny Waplau membagikan pengalaman tentang
kisah sukses penggabungan BPR lintas provinsi. "Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para PSP untuk mengembangkan BPR/BPRS-nya, sehingga semakin kuat dan kompetitif, serta dapat bertransformasi lebih cepat guna menunjang peningkatan perekonomian daerah," kata Sonny. (N-2)
Pengamatan cuaca pukul 05.30 WIB melihat adanya perubahan cuaca Rabu (31/7) ini, yakni potensi hujan ringan hingga sedang terjadi di sebagian besar daerah daerah di kawasan pegunungan
PALANG Merah Indonesia (PMI) Klaten, Jawa Tengah, menyelenggarakan donor darah di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (30/7). Donor darah ini diikuti ratusan orang dari berbagai kalangan.
Jateng Fair 2024 mempersembahkan tema "Sensational of Central Java Coffee", menampilkan berbagai produk kopi dari 20 kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendukung Irjen Ahmad Luthfi untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi disebut memiliki popularitas tinggi di beberapa lembaga survei.
Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelima terduga menilepan, lanjut Artanto, jumlah barang bukti narkoba jenis sabu yang ditilep seberat 250,4 gram dari hasil beberapa kali penangkapan
OJK mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sumber Artha Waru Agung yang beralamat di Jalan Raya Wadung Asri Nomor 70A, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
MENGAWALI perjalanan sebagai Bank Perekonomian Rakyat (BPR), KoinWorks Bank bertransformasi menjadi bank digital (BPR) di Indonesia yang semakin mudah diakses pengguna
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang sudah terakumulasi di DepositoBPR by Komunal, yang mencapai Rp8 triliun.
OJK melakukannya melalui kerangka pengaturan, pengawasan, dan perizinan yang lebih terintegrasi
Roadmap tersebut merupakan landasan kebijakan untuk mewujudkan industri BPR dan BPRS yang berintegritas,
Masyarakat harus dapat melakukan Investasi Cerdas di Era 4.0.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved