Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penurunan angka tengkes hingga 14% pada 2024. Penanganan tengkes perlu didukung penguatan data lapangan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizalie Anwar, Rabu (24/5). "Perlu upaya ekstra semua pihak termasuk kabupaten/kota dalam menurunkan angka tengkes. Terutama dukungan data
akurat di lapangan yang akan berpengaruh pada kebijakan penanganan
tengkes," tuturnya.
Kalsel menargetkan penurunan angka bayi dan balita yang mengalami gangguan tumbuh kembang atau stunting itu, secara signifikan
yaitu pada angka 14% pada 2024. Saat ini angka prevelensi tengkes
masih tinggi, mencapai 24,6% pada 2022. Angka itu sudah turun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 30%.
"Pemerintah pusat telah menetapkan bahwa tengkes menjadi salah
satu prioritas nasional. Berbagai program penurunan tengkes telah
dilakukan, namun masih dibutuhkan upaya progresif agar angka prevelensi
tengkes menjadi baik," ujar Roy.
Pihaknya mendorong agar pemkab/pemkot dapat mencontoh program
daerah yang telah berhasil menurunkan angka tengkes. Seperti Kabupaten
Tapin yang berhasil menurunkan prevelensi tengkes dari 33,5% pada
2021 menjadi 14,5% pada 2022. Juga Kabupaten Banjar dari 40,2% tahun 2021 menjadi 26,4% pada 2022.
Kepala Dinas Kesehatan Kalsel, Diadudin mengatakan pada 2022,
angka balita tengkes di Kalsel sebanyak 21.279 anak dari jumlah
sasaran balita sebanyak 215.230 orang. Penanganan tengkes menjadi
prioritas Pemprov Kalsel selain penurunan angka kematian ibu dan bayi. (N-2)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved