Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Ciamis, Jawa Barat secara resmi meluncurkan kebijakan parkir berlangganan bagi lapisan masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Parkir langganan tersebut, diperuntukkan untuk roda dua, empat, kendaraan pribadi dinas," terang Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Sabtu (13/5).
Program parkir berlangganan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ke 2 atas Perda Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Berada di Tepi Jalan Umum.
Baca juga : Menparekraf Kunjungi Desa Wisata Selamanik yang Berada di Kaki Gunung Sawal
Dengan kebijakan ini, Bupati Ciamis berharap dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
"Untuk tarif berlangganan akan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tarif sepeda motor Rp20 ribu, mobil Rp40 ribu dan kendaraan besar seperti bus, truk dan lainnya Rp60 ribu per tahun. Tempat parkir yang dikelola pihak swasta tidak berlaku tapi itu tidak berat jika kita hitung-hitung, hanya 5 atau 10 kali parkir selama setahun," jelasnya.
Baca juga : Juru Parkir Liar Semakin Marak, Dishub Depok Tak Tegas
Ia mengatakan, pihaknya mengajak khususnya kepada para ASN untuk dapat menjadi contoh bagi masyarakat di Kabupaten Ciamis dengan mengikuti program parkir langganan berada di jalan umum. Sebab, parkir yang dilakukannya dikelola langsung pemerintah daerah tujuan itu dilakukan untuk meningkatkan PAD.
"Parkir langganan yang dibuka sekarang untuk meningkatkan PAD karena PAD di tahun 2022 hanya sebesar Rp750 juta dan jika program parkir berlangganan akan meningkat," ujarnya. (Z-4)
Potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta per hari kembali menjadi sorotan.
Tata kelola parkir di DKI Jakarta kembali disorot. Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menemukan praktik parkir tanpa izin di kawasan Blok M Square.
Satgas Parkir Palu menjaring 17 jukir liar di 15 titik kota. Dishub Palu berikan pembinaan dan tawarkan peluang menjadi petugas parkir resmi.
Digitalisasi sistem pembayaran akan mempermudah pihak berwenang dalam membedakan titik parkir resmi dan ilegal.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Para pedagang yang melanggar juga akan dikenakan sanksi hukum guna memberikan efek jera.
Pelaku industri properti dan pengelola parkir mulai mendorong transformasi sistem perparkiran seiring perubahan perilaku konsumen muda atau generasi Z (Gen Z) .
Tren penurunan dari pendapatan sektor parkir ini disebabkan ada 50% lebih ruas jalan yang sebelumnya diperbolehkan untuk parkir namun saat ini dilarang.
DPRD mendesak Dishub DKI harus menyosialisasikan dengan optimal aturan-aturan untuk pengelolaan parkir termasuk di lahan pribadi warga.
PERSOALAN parkir liar seakan tidak pernah hilang di Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Upaya sterilisasi dari parkir liar masih belum juga membuahkan hasil maksimal.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengakui, banyak lokasi parkir liar di Ibu Kota yang belum sepenuhnya tertangani dengan baik
Juru parkir menjadi salah satu ujung tombak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menggenjot perolehan retribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved