Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, Papua, masih mengadili kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Pelaksana Tugas Bupati Mimika, Johannes Rettob. Dia diduga tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan helikopter Pemerintah Kabupaten Mimika.
Di luar ruang sidang, massa yang tergabung dalam Aliansi Orang Asli Papua Anti Korupsi bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cenderawasih terus menggelar unjuk rasa. Mereka menyoroti proses hukum terhadap terdakwa yang tidak pernah ditahan selama proses penyidikan hingga peradilan.
Aksi digelar di halaman kantor PN Jayapura. Mahasiswa dan pemuda juga melakukan orasi serta membentangkan spanduk berisi tuntutan atas kasus tersebut. Dalam orasinya, Muru Wenda mengatakan, demonstrasi digelar karena Johannes Rettob tidak pernah ditahan.
"Karena itu, kami menuntut terdakwa untuk ditahan. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura segera keluarkan penetapan penahanan," ujar Wenda.
Menurutnya, jika Pengadilan tidak juga mengeluarkan surat penahanan, masyarakat melihatnya seolah penengakan hukum terjadi tebang pilih serta tidak adanya asas keadilan.
"Tindakan tersebut sudah terlihat melecehkan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Segera tangkap dan tahan," tegasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan (Koorlap) Demonstrasi Alfred Pabika menegaskan, kasus PltBupati Mimika Johannes Rettob ibarat berjalan di atas karpet merah. "Biasanya penegakan hukum tipikor terhadap orang Papua langsung dilakukan penahanan. Sementara non Papua tidak."
Dia mengaku heran, karena pejabat Papua yang lainya jika tersangkut kasus korupsi langsung ditahan, sedangkan Plt Bupati Mimika ibarat diberikan karpet merah. Pihaknya minta dengan tegas Pengadilan Negeri Jayapura segera mengeluarkan surat penahanan. (N-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved