Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PETANI Tebu Bersatu (Petebu) menyelami aspirasi kalangan petani tebu di wilayah Lampung Tengah (Lamteng) melalui silaturahmi dan sarasehan bertajuk "Meningkatkan Peran Serta Petebu Lampung Dalam Rangka Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional", Sabtu (28/1/2023).
Ratusan peserta berasal dari tujuh kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sepakat untuk menjadi bagian dari wadah Petebu. Agenda tersebut berlangsung di Lapangan Palapa Desa Bandar Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Petebu Lampung, Sudirman mengatakan, digelarnya sarasehan ini bertujuan untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami para petani tebu, khususnya di Kabupaten Lampung Tengah.
"Jadi, acara ini untuk menggali aspirasi petani tebu di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Lampung Tengah demi mendorong percepatan swasembada gula nasional serta mendukung kedaulatan pangan nasional," kata Sudirman.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Tengah tahun 2022, lahan tebu di daerah tersebut mencapai 10.183 hektare dengan produksi 65.246 ton per tahun.
Lahan pertanian tebu tersebut tersebar di tujuh kecamatan yang menjadi penyangga bagi operasional Pabrik Gula (PG) di sekitarnya, yakni PG Gunung Madu dan PG Gula Putih Mataram, baik melalui program kemitraan pengelolaan lahan hak guna usaha (HGU) milik PG atau pengelolaan lahan Tebu Rakyat (TR) mandiri.
Sudirman menyebut, tingginya produksi gula dan tebu tak sejalan dengan kesejahteraan para petani tebu, masih banyak permasalahan-permasalahan yang dialami para petani tebu di Kabupaten Lampung Tengah.
Misalnya, sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, bantuan ratoon, penyediaan alat mekanisasi, serta rendahnya rendemen tebu sekitar 5,96 persen 2022 jika dibandingkan dengan 2021 mencapai 7 persen.
"Lalu masalah harga, kalau ikut kemitraan itu panen di bulan 4 pembayaran nya bisa di bulan 11. Satu hal lagi, petani tebu disini itu jual nya harus ke perusahaan, sedangkan kalau jualnya ke PG petani dibebani ppn 10 persen. Harapannya lewat sarasehan Petebu bisa menjembatani persoalan tadi," jelas Sudirman.
Dalam hal ini, Sudirman meminta kepada para petani tebu untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka melalui sebuah wadah, yakni Petebu. Hasil dari Sarasehan ini akan ditindaklanjuti dan diserahkan oleh sukarelawan pendukung Ganjar tersebut kepada pemangku kepentingan masing-masing wilayah.
Acara ini merupakan agenda ke-11 yang dilakukan Petebu. Sebelumnya, mereka menggelar sarasehan ke sepuluh wilayah lain seperti Kertosono Jatim, Karanganyar Jateng, Way Kanan Lampung, Palembang Sumsel, Dompu NTB, Majalengka Jabar, Takalar Sulsel, Deli Serdang Sumut, Madiun Jatim, dan Subang Jabar.
Sekadar informasi, Petebu juga melantik kepengurusan DPW Lampung dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Lampung Tengah sebagai perpanjangan tangan dalam menyerap aspirasi petani tebu. Selain itu, Petebu juga mendistribusikan bantuan sosial berupa sembako secara dor to dor kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. (OL-13)
KOMITMEN dalam mewujudkan swasembada gula nasional mesti diiringi penguatan petani. Karenanya, swasembada gula membawa dampak peningkatan kesejahteraan petani.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendukung penguatan ekosistem gula nasional dengan menetapkan sekaligus menjaga harga yang baik di tingkat produsen.
KEMENTERIAN Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus sosialisasikan tata kelola tebu rakyat sebagai salah satu upaya penguatan bahan baku menuju swasembada gula nasional 2030
INSPEKTUR Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Setyo Budianto, melakukan kunjungan kerja ke Cirebon.
Selamatan giling merupakan proses kearifan lokal yang biasa digelar sebelum memulai giling tebu
Pemerintah telah menentukan harga pembelian tebu demi menjaga keseimbangan harga gula dari hulu hingga hilir, di awal musim giling tebu yang akan berlangsung pertengahan bulan Mei 2024.
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved