Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RUMAH sebagai tempat tinggal menjadi kebutuhan dasar dan hak setiap masyarakat yang harus dipenuhi sesuai standar layak huni.
Namun nyatanya, masih banyak masyarakat yang tempat tinggalnya kurang layak huni, artinya kebutuhan papan masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.
Contohnya adalah beberapa warga di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, yang daerahnya jauh dari perkotaan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim VII sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Dr. Edhie Baskoro Yudhono (Ibas) turun membantu masyarakat melalui pengawalan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Di tahun 2022 Ibas sendiri telah mengawal Program BSPS setidaknya untuk 3.000 rumah di dapilnya.
"Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat karena tinggal di rumah layak huni mempengaruhi psikologis dan kesehatan rumah tangga yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas rumah tangga," ujar Ibas, Sabtu (21/1) dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga: Ibas: Momentum Pemilu 2024 untuk Kepentingan Bangsa
Ibas pun mengunjungi Desa Ngunut, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan untuk meninjau langsung program tersebut beberapa hari lalu.
“Katanya di sini masih banyak warga yang rumahnya perlu dibenahi. Memang Desa Ngunut, Kecamatan Bandar ini adalah daerah yang cukup jauh dari pusat Kota Pacitan," katanya.
"Saya mengerti bahwa masyarakat di kota perlu diperhatikan kesejahteraannya, namun masyarakat di gunung, di Bandar, harus lebih disentuh nggih, setuju?!” tanya Ibas yang langsung dijawab “setuju!!” oleh masyarakat yang datang.
“Matur nuwun sanget (terima kasih banyak) atas segala doa, dukungan, dan penerimaan sederek sedoyo (saudara semua),” ucap Ibas
Setelah mengucapkan terima kasih, Ibas juga mengungkapkan bahwa tidaklah mudah baginya sebagai Anggota DPR RI untuk mewujudkan semua aspirasi masyarakat, namun ia akan terus mengawal aspirasi tersebut.
Menyadari bahwa aspirasi dan kondisi masyarakat di Desa Ngunut, Kecamatan Bandar perlu diperhatikan, Ibas juga menambahkan, “Saya akan mengawal program-program yang ada di tingkat pusat untuk kita dorong agar pembangunan bedah rumah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS.
"Untuk menggerakkan ekonomi masyarakat juga terus dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bandar, khususnya di Desa Ngunut,” katanya.
Selama proses realisasi pembangunan rumah masyarakat desa, Ibas tidak hanya mengawasi dari jauh proses pembangunan namun juga turut membantu dari pengecatan tembok hingga menyemen lantai tanah.
Dalam kegiatan peresmian program tersebut pun, Ibas juga membagikan sembako kepada warga.
“Saya berikan bantuan kepada masyarakat sekalian. Semoga jangan dilihat dari besar kecilnya isinya, namun dari kepedulian kami,” ucap pria bergelar doktor tersebut yang disambut oleh riuhan tepuk tangan masyarakat.
Atas kunjungan dan bantuan program yang dikawal Ibas ini, masyarakat Desa Ngunut berterima kasih dan merasa terbantu. Harapan serta doa juga dihaturkan oleh Kusnan selaku Kepala Desa Ngunut dalam pidatonya.
“Kami berharap program ini akan terus berlanjut hingga tahun-tahun yang akan datang. Semoga ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Terima kasih banyak Mas Ibas,” ungkap Kusnan. (RO/OL-09)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Setelah Presiden Joe Biden mengundurkan diri dari pencalonan, Demokrat mengumpulkan hampir US$50 juta dalam donasi untuk kampanye kepresidenan Kamala Harris.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
Setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator dari Partai Demokrat dan PKS turut mendorong agar Pansus dugaan skandal mark up impor beras Bulog dapat segara dibentuk di DPR.
AHY sebut belum ada permintaan khusus soal Kaesang dari Jokowi
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved