Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PADA tahun 2014 silam, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah marah-marah saat memergoki aktivitas pungutan liar (Pungli) di Jembatan Timbang Subah, Kabupaten Batang.
Peristiwa itu pun ramai jadi perbincangan hingga tingkat nasional. Namun sejak itu, pungli di jembatan timbang lenyap.
Terkait hal itu, Ganjar juga mengapresiasi masyarakat yang turut andil dalam mentaati peraturan. Dengan segala upaya tersebut, kini jembatan timbang jauh lebih tertib, pelayanan berbasis online, dan tidak ada lagi pungli.
Baca juga : Ganjar Berhasil Antarkan Atlet Jateng Berprestasi hingga Kancah Internasional
Dari kalangan masyarakat seperti para pengusaha dan juga sopir truk turut tertib dalam mentaati peraturan. Salah satunya menjaga muatan truk tidak Over Load dan Over Dimensi.
"Masyarakat mendukung dengan ketertiban itu, umpama tidak odol, tidak over dimensi over load maka sebenarnya akan baik-baik saja," katanya kemarin.
Ade Hermanto, seorang sopir truk ekspedisi mengaku tidak ada lagi pungli di Jembatan Timbang di Jawa Tengah sejak Ganjar marah-marah.
Baca juga : Ganjar Pranowo Raih Hattrick Penghargaan Pembangunan Terbaik
"Pernah (marah-marah) di Jembatan Timbang Subah. Sekarang di Jawa Tengah sudah tidak ada apa-apa, aman lah," katanya saat diwawancara di Jembatan Timbang Ajibarang, Banyumas, ungkapnya saat ditemui Jumat (13/1).
Pria asal Pekalongan itu mengungkapkan kalau sopir dulu harus menyiapkan "amplop" untuk bisa lolos dari Jembatan Timbang. Namun, praktik itu lenyap karena sikap tegas Ganjar.
"Sejak Pak Ganjar ngamuk sudah aman. Kalau dulu harus menyiapkan uang. Kalau sekarang tidak, hanya siapkan surat-surat saja," terangnya.
Baca juga : Dukung Konsep Ramah Lingkungan, Ganjar Terapkan Ekonomi Sirkular di Jateng
Cerita positif juga disampaikan Mardiyono, sopir asal Purwokerto. Baginya, kemarahan Ganjar di Jembatan Timbang saat itu sangat membantu para sopir untuk terhindar dari pungli.
"Iya, dulu Pak Ganjar pernah ngamuk-ngamuk di Jembatan Timbang, setelah itu kondisi para sopir sangat aman. Intinya dalam perjalanan itu di Jembatan Timbang jadi aman," tuturnya.
Ade dan Mardiyono sempat menceritakan bahwa dulu Jembatan Timbang menjadi momok yang menakutkan bagi para sopir.
Baca juga : Ganjar: Desa Jadi Indikator Penting untuk Ukur Kemajuan Daerah
"Iya, intinya takutlah kalau ada Jembatan Timbang. Istilahnya uang sopir tidak seberapa takutnya ada pembayaran ini dan itu. Kalau sekarang tidak," ucap Mardiyono.
Sementara, Koordinator Satuan Pelayanan UPPKB Ajibarang Alkori mengatakan bahwa tindakan tegas Gubernur Ganjar membawa banyak perubahan positif bagi Jembatan Timbang. Selain pelayanan dengan sistem canggih dan online, juga tidak lagi ada pungli.
"Sejak peristiwa Pak Ganjar itu, ada banyak perubahan. Antara lain sangat terbuka dan transparan. Sistem operasionalnya pakai JTO (Jembatan Timbang Online) data langsung tekoneksi dengan pusat," ujarnya.
Akibat dari ketegasan Ganjar, kemudian terbentuk Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) wilayah X Jawa Tengah- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
BPTD Jateng-DIY terdiri dari 10 Jembatan Timbang, di antaranya di Tanjung Brebes, Subah Batang, Sarang Rembang, Banyudono Boyolali, Klepu Kabupaten Semarang, Ajibarang Banyumas,Wanareja Cilacap, Kulwaru Kulonprogo, Kalitirto Sleman, dan Tamanmartani Sleman. (RO/OL-09)
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Saat menjadi narasumber pada seminar itu, Ahmad Luthfi membeberkan sejumlah praktik baik yang sudah dilakukan di Provinsi Jawa Tengah selama ia memimpin.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 88 Desa Mandiri Sampah. Puluhan desa tersebut dijadikan sebagai prototipe untuk dikembangkan di desa-desa lain.
Proyek yang dikembangkan oleh PT Global Dairy Bersama (GDB) ini diyakini tak hanya mengerek produksi susu nasional, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah secara signifikan.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berharap, setelah penandatanganan ini segera dieksekusi tentang pelaksanaan pengelolaan sampah di dua wilayah aglomerasi itu.
GUBERNUR Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akrab saat keduanya bersua di acara LKPD
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut menyiapkan program arus balik pada 27 dan 28 Maret 2026, yang dikoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota di daerah asal pemudik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved