Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan membongkar seluruh bangunan liar di atas lahan Bumi Perkemahan Sibolangit, termasuk vila-vila mewah.
Kepala Satpol PP Sumut Mahfullah Daulay mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan penyebaran surat pemberitahuan penertiban bangunan liar di atas lahan Bumi Perkemahan Sibolangit di Kabupaten Deliserdang. "Dari proses penyebaran surat dan pendataan yang sudah dilakukan sebelumnya, jumlah bangunan liar di lahan bumi perkemahan tercatat setidaknya berjumlah 307 unit," ungkapnya, Sabtu (22/10).
Dari jumlah bangunan itu, jelas Mahfullah, sebagian besar di antaranya berupa vila mewah. Jumlah bangunan tersebut bisa bertambah sampai dengan pelaksanaan penertiban karena hingga kini masih ada pendirian bangunan liar di lahan bumi perkemahan. Namun dia memastikan bangunan-bangunan yang baru didirikan itu pun tidak akan luput dari tindakan penertiban.
Lebih jauh, Mahfullah mengatakan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan jadwal penyebaran surat pemberitahuan penertiban yang kedua. Dalam surat tersebut para pemilik bangunan liar diminta membongkar sendiri bangunannya dan untuk melakukannya dapat diberi bantuan.
Namun jika pemilik bangunan tidak juga membongkar sendiri bangunannya sampai dengan pemberitahuan ketiga, maka akan dilakukan pembongkaran paksa. Dipastikan Mahfullah, siapapun pemilik bangunan liar tersebut, termasuk pejabat sekalipun, akan dilakukan pembongkaran.
Mahfullah mengimbau masyarakat, khususnya warga sekitar bumi perkemahan untuk tidak terprovokasi oknum-oknum tertentu. Seperti provokasi untuk mendirikan bangunan di lahan bumi perkemahan atau menghalangi rencana penertiban ini dengan alasan apapun.
Ia memastikan Pemprov Sumut, terutama Kwarda Pramuka Sumut selaku pemilik lahan, mengantongi dokumen legalitas kepemilikan lahan. Lahan tersebut diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan kepramukaan dan berbagai fasilitas pendukungnya, bukan untuk permukiman atau peruntukan lain.
Saat ini, dari 223 hektare lahan Bumi Perkemahan Sibolangit, seluas 182 hektare di antaranya sudah dikuasai pihak-pihak yang tidak berhak. Seperti dengan pendirian bangunan, pembukaan lahan pertanian serta fasilitas atau wahana komersil lain. (OL-15)
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengklaim pihaknya telah melakukan penindakan lebih dari 100 titik lokasi parkir liar di Jakarta.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Jupiter mendukung rencana Satpol PP untuk membangun markas komando (Mako).
SATUAN Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) dinilai belum aktif-efektif dalam nuansa efektifitas penegakan peraturan daerah (Perda)
Sanksi secara bertahap mulai teguran tertulis, lalu teguran diikuti pemberitahuan melalui penempelan stiker di pintu rumah, hingga denda paling banyak Rp50 juta atau pidana
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menciptakan kawasan niaga yang aman, nyaman dan mematuhi aturan yang berlaku.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gani Suwondo membantah telah memberikan pertolongan kepada para pemilik ruko yang menyerobot lahan fasilitas umum di Pluit, Jakarta Utara.
PSI mengapresiasi pemprov DKI yang membongkar ruko di Pluit yang menutup saluran air. Ia berharap kawasan lain juga dilakukan hal yang serupa.
Sampai hari ini proses pembongkaran ruko yang memakan badan jalan serta menutup saluran di Pluit, Jakarta Utara masih berjalan
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendukung pembongkaran ruko di Pluit, Jakarta Utara, yang memakan badan jalan serta berdiri di atas saluran air.
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menegaskan akan tetap membongkar bangunan ruko di kawasan Pluit yang melebihi Izin Mendirikan Bangunan dan memakan badan jalan, Rabu (24/5).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved