Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) di empat kabupaten, Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah dan berisiko gagal mencapai target. Meski Kalsel dikategorikan daerah kaya, namun hampir semua daerah belum memiliki kemandirian fiskal.
Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, Selasa (18/10). Ada empat pemerintah kabupaten yang berisiko gagal mencapai target PAD yaitu Kabupaten Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan.
"Rendahnya realisasi ini akan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah," ungkapnya.
Secara keseluruhan sebanyak 12 dari 13 pemerintah daerah di Kalsel belum memiliki kemandirian fiskal."Mereka belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat," tambah Rudy.
BPKP mencatat memasuki triwulan III tahun 2022, hanya 1 pemerintah daerah yang memiliki kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Provinsi Kalsel dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) di atas 0,50.
Sedangkan satu pemerintah daerah menuju kemandirian fiskal, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan IKF di atas 0,25.
Selain kemandirian fiskal, sebagian besar pemda di Kalsel juga belum mengalokasikan pagu belanja sesuai dengan ketentuan. Sebagai contoh, sebanyak 11 Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai melebihi 30% dari APBD. "Hanya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Pemerintah Kabupaten Balangan yang mengalokasikan belanja pegawai sesuai dengan ketentuan," tegas Rudy.
Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor beberapa waktu lalu menyampaikan, pendapatan daerah Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2021 ditetapkan sebesar Rp6,7 triliun, terealisasi sebesar Rp6,6 triliun atau tercapai 98,44%. Pendapatan asli daerah telah melebihi target, yakni dari
Rp3,54 triliun menjadi Rp3,56 triliun.
Pendapatan transfer tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3,09 triliun, terealisasi sebesar Rp2,97 triliun atau terealisasi sebesar 95,92 persen. Selanjutnya, target lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp83,46 miliar. (OL-13)
Baca Juga: Ingin Mandiri, Warga Desa Lau Pengulu Ikuti Pelatihan Budidaya Maggot
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
FENOMENA mabuk kecubung berujung maut di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah diselidiki oleh pihak Polda Kalsel.
KASUS mabuk tanaman kecubung merebak di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dua orang tewas dan puluhan warga dari berbagai daerah harus dirawat pusat rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa.
Sejumlah proyek pembangunan akan diresmikan bertepatan Hari Jadi Provinsi Kalsel dan menjelang berakhirnya masa jabatan Gubernur Kalsel.
KEBAKARAN terjadi di permukiman Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Sebanyak 22 rumah ludes terbakar dan 30 keluarga kehilangan tempat tinggal.
Sertifikat ini merupakan kedua diperoleh Kalsel, setelah sebelumnya menerima sertifikat indikasi geografis untuk produk cabai Hiyung yang disebut sebagai cabai terpedas.
PEMERINTAH seharusnya menekankan netralitas di pilkada tidak hanya pada penyelenggara pemilu tapi juga kepada aparatur dan pemerintah daerah serta seluruh penjabatnya.
BNPB meminta pemerintah daerah dan masyarakat mengantisipasi kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah pegunungan dan tempat pemrosesan akhir (TPA).
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
DKI Jakarta jadi satu-satunya daerah dengan tata kelola pemerintahan berkategori baik
PENGAMAT Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan pemerintah daerah (pemda) baru 41 persen
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai pemerintah untuk tidak berat sebelah dalam memberikan instruksi pada pemerintah daerah (pemda) terkait penggunaan barang dalam negeri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved