Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat jumlah Daftar Pemilihan Berkelanjutan (DBP) di wilayahnya berkurang drastis sebanyak 458.831 pemilih. Jika sebelumnya mencapai 5.855.515 pemilih, per September 2022 menjadi 5.396.684 pemilih.
Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin mengatakan, adanya penyusutan pemilih di Sumsel itu, setelah dilakukan pembersihan data pemilih oleh KPU di tingkat Kabupaten dan Kota di Sumsel.
"Kita melakukan pembersihan secara detil dalam rangka pemuktahiran data pemilih, oleh KPU kabupaten/kota sudah membersihkan ratusan ribu pemilih ganda, anomali NIK dan NKK ganda kita keluarkan dari data pemilih," kata Amrah.
Ia menjelaskan, dengan adanya pembersihan data pemilih yang tidak valid itu, sehingga berdampak pada jumlah data pemilih yang terdaftar saat ini. Dengan hasil penyisiran data ini nantinya, kata dia, dilanjutkan tahapan pemuktahiran data pemilih setelah penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dengan disinkronkan DPB.
"Daftar pemilih terus diperbaiki melalui DPB kemudian disandingkan atau digabung DP4, apabila ini banyak masalah akan semakin menumpuk permasalahan. Jadi syaratnya rumah DPT ini harus bersih pemilihnya, ketika disandingkan dengan rumahnya DP4 harus klop yang sama, nanti ketemu yang enggak sama yang belum terdaftar di DPT dari DP4 ini dia langsung masuk tidak lagi jadi ganda," katanya.
Ia menjelaskan penyisiran data pemilih yang ada, nantinya diharapkan saat pemilihan baik Pileg, Pilpres dan Pilkada 2024, masalah soal Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah clear. "Selama ini Sumsel masuk lima besar bermasalah terkait DPT, baik 2013 dan 2018 selalu jadi sorotan, dan perlahan kita sisir dari awal tahun lalu. Pemilih potensial ini mulai usia 17 tahun, meninggal sudah dicoret oleh data termasuk mantan anggota TNI Polri juga nanti ketemu dengan sistem Sidalih," katanya.
Selain itu pencoretan pemilih itu sebagian besar karena ganda dan di daerah yang pemilihnya besar, seperti di Kota Palembang 1 NIK terdata hingga 900 pemilih yang ada, meski nama dan orangnya berbeda- beda.
"Meski ada penyusutan ia memprediksi pemilih di Sumsel, tidak akan jauh seperti Pemilu 2019 lalu dengan kisaran pemilih sekitar 5,8 juta," pungkasnya. (OL-15)
KPU DKI Jakarta memastikan tidak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024.
KETUA Bawaslu RI Rahmat Bagja mengakui adanya kejadian seseorang yang telah meninggal dunia dapat memilih atau melakukan pencoblosan dalam Pemilu.
Sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) saat ini sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pemilu yang terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia
KPU menegaskan telah melakukan proses pemutakhiran data pemilih dengan maksimal sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024 menanggapi temuan Komnas HAM soal kelompok rentan dan marjinal
KPU akan mengkoreksi data pemilih ganda Pemilu 2024
BADAN Pengawas Pemilihan Umum menolak laporan dugaan data pemilih ganda di New York. Pihak pelapor, Migrant Care sebut alasan penolakan Bawaslu tidak jelas.
Pada Agustus 2024, KPU akan melakukan rapat pleno di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga ke tingkat kota untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Mochammad Afifuddin, menegaskan bahwa jajarannya akan menjalankan tugas pada Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan aturan.
Langkah KPU itu diharapkan mampu menaati prosedur dan lini masa yang ada.
Penetapan kursi dan calon anggota legislatif terpilih Pileg 2024 molor setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima enam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pileg 2024.
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Setiap pihak yang berupaya menggagalkan pelaksanaan pilkada serentak ternyata diancam dengan hukuman pidana
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved