Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SELURUH kepengurusan Rampai Nusantara (RN) yang telah terbentuk agar dekat dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat bawah dan membantu menyelesaikan persoalan yang masyarakat hadapi merupakan kemanfaatan dari keberadaan Rampai Nusantara.
Ketua Umum RN Mardiansyah menyampaikan itu saat hadir dalam deklarasi dan melantik kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut di Kalimantan Selatan, Sabtu (8/10). "Untuk seluruh provinsi saya sampaikan bahwa Rampai Nusantara dibangun memang ditujukan untuk bersama-sama kita menyatukan diri baik pikiran maupun gagasan dalam niat dan tujuan baik yakni melakukan seseuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," terang Mardiansyah.
Ia juga mendorong untuk saat ini pengurus RN di seluruh Indonesia melakukan pengawalan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. "Program bantuan pemerintah berupa BLT yang diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari penaikan harga BBM sudah tepat, sehingga harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak ada pemotongan sama sekali. Silahkan Rampai Nusantara dirikan posko pengaduan untuk hal tersebut," tambah Mardiansyah yang juga aktivis 1998 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif RN Kalimantan Selatan, Hardiansyah, mengatakan selepas deklarasi dan pelantikan akan segera mematangkan program kerja ke depan. "Sebagaimana arahan dan amanat Ketum Rampai Nusantara tadi untuk fokus pada program kerja yang langsung menyentuh masyarakat, tentu dalam rencana program termasuk tindak lanjutnya dalam posko pengaduan masyarakat terkait program BLT dan tidak akan lepas dari persoalan lain yang dihadapi masyarakat saat ini," jelas Hardiansyah.
Rampai Nusantara telah resmi berdiri dan memiliki pengurus di 20 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk Bengkulu, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. (OL-14)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membangun safe house atau rumah perlindungan bagi masyarakat korban kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Dinas Sosial Kalimantan Selatan akan mengoperasikan kapal penyelamatan pada 14 Agustus mendatang untuk penanganan bencana di perairan.
BPBD mengungkapkan bencana karhutla dan pemukiman mulai meningkat seiring kemarau beberapa pekan terakhir.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan penanganan kawasan kumuh seluas 380,5 hektare hingga 2026.
ULM Banjarmasin berencana membangun pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia seluas 621 hektare.
Saat ini, pelaksanaan imunisasi dosis pertama sedang berlangsung di seluruh wilayah Kalsel sejak 23 hingga 26 Juli 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved