Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
SELURUH kepengurusan Rampai Nusantara (RN) yang telah terbentuk agar dekat dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat bawah dan membantu menyelesaikan persoalan yang masyarakat hadapi merupakan kemanfaatan dari keberadaan Rampai Nusantara.
Ketua Umum RN Mardiansyah menyampaikan itu saat hadir dalam deklarasi dan melantik kepengurusan organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut di Kalimantan Selatan, Sabtu (8/10). "Untuk seluruh provinsi saya sampaikan bahwa Rampai Nusantara dibangun memang ditujukan untuk bersama-sama kita menyatukan diri baik pikiran maupun gagasan dalam niat dan tujuan baik yakni melakukan seseuatu yang bermanfaat bagi masyarakat," terang Mardiansyah.
Ia juga mendorong untuk saat ini pengurus RN di seluruh Indonesia melakukan pengawalan pendistribusian bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat. "Program bantuan pemerintah berupa BLT yang diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak dari penaikan harga BBM sudah tepat, sehingga harus dikawal agar tepat sasaran dan tidak ada pemotongan sama sekali. Silahkan Rampai Nusantara dirikan posko pengaduan untuk hal tersebut," tambah Mardiansyah yang juga aktivis 1998 tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Eksekutif RN Kalimantan Selatan, Hardiansyah, mengatakan selepas deklarasi dan pelantikan akan segera mematangkan program kerja ke depan. "Sebagaimana arahan dan amanat Ketum Rampai Nusantara tadi untuk fokus pada program kerja yang langsung menyentuh masyarakat, tentu dalam rencana program termasuk tindak lanjutnya dalam posko pengaduan masyarakat terkait program BLT dan tidak akan lepas dari persoalan lain yang dihadapi masyarakat saat ini," jelas Hardiansyah.
Rampai Nusantara telah resmi berdiri dan memiliki pengurus di 20 wilayah Indonesia yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Jawa Tengah, DIY, Banten, Riau, Jawa Timur, Bali, NTB, Sumbar, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,Jambi, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan. Dalam waktu dekat akan menyusul deklarasi untuk Bengkulu, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. (OL-14)
Walhi Kalsel mencatat deforestasi 146.956 hektare dan dominasi industri ekstraktif memicu krisis ekologi serta konflik ruang hidup di Kalimantan Selatan.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berupaya melakukan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, melalui penggunaan transaksi nontunai seperti QRIS.
TIM Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri menerjunkan tim melakukan pengecekan senjata api (senpi) dinas untuk memastikan kelayakan fisik, kebersihan, hingga fungsi mekanisme.
Pasar terapung yang dihadirkan tidak hanya berfungsi sebagai atraksi wisata visual, tetapi juga sebagai sarana edukasi budaya khas Kalimantan Selatan.
Tingginya intensitas bencana alam dan keterbatasan fiskal berpengaruh pada kinerja pembangunan di daerah Kalimantan Selatan (Kalsel).
Lapas Kelas IIB Banjarbaru menggelar penggeledahan blok dan tes urine bersama APH dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-62 guna mewujudkan Zero Halinar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved