Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REALISASI penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) sekaligus bantuan sembako di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, hingga Senin (19/9) sudah mencapai 98,45%. Cakupan penerimanya sebanyak 244.134 KPM dari total penerima sebanyak 247.972 KPM.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cianjur, Asep Suparman, menuturkan update realisasi penyaluran dilakukan setiap hari. Datanya berdasarkan laporan dari Kantor Pos sebagai pihak penyalur. "Sejauh ini hingga 19 September 2022, realisasi penyaluran BLT BBM dan bantuan sembako di Kabupaten Cianjur sudah mencapai 98,45%," kata Asep, Selasa (20/9).
Ia mengaku akan mengevaluasi progres realisasi penyalurannya bersama Kantor Pos. Kalaupun masih terdapat KPM yang belum menerima, akan ditelusuri penyebabnya.
"Misalnya untuk yang belum, kendalanya apa. Apakah pindah alamat, meninggal dunia, atau ada penyebab lain. Kita belum mengevaluasinya," terang Asep.
Hasil pantauan dan pelaporan, kata Asep, sejauh ini penyaluran BLT BBM di Kabupaten Cianjur berjalan lancar. Data KPM penerima BLT BBM berasal dari Kementerian Sosial yang merupakan penerima PKH dan BPNT.
"Tapi bisa juga ditambah data yang baru karena kami juga kan mengusulkan. Setiap ada data baru dari masyarakat pasti kami usulkan. Tapi kewenangan meng-acc ada di Kementerian Sosial. Kami hanya mengajukan," sebutnya.
Setiap KPM mendapatkan BLT BBM dan bantuan sembako sebesar Rp500 ribu. Rinciannya, BLT BBM sebesar Rp300 ribu atau masing-masing KPM sebesar Rp150 ribu untuk penyaluran September dan Oktober ditambah Rp200 ribu untuk bantuan sembako atau bantuan pangan nontunai alokasi September tapi dibayar tunai.
"Kalau BLT BBM itu totalnya Rp600 ribu untuk alokasi pembayaran September, Oktober, November, dan Desember. Tapi baru dibayarkan Rp300 ribu untuk September dan Oktober," pungkasnya. (OL-15)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved