Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETERLAMBATAN pengiriman bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke SPBN Pertamina di Kampung Nelayan Bandengan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal membuat para nelayan tidak bisa melaut.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mengatakan akan memperbaiki sistem pendataan surat rekomendasi nelayan. Hal ini agar data kebutuhan solar nelayan bisa terhitung dengan baik, sehingga distribusinya lancar.
Ganjar juga menyebutkan akan melakukan komunikasi dengan Pertamina dan BPH Migas. Ganjar meminta tambahan alokasi solar ke Jawa Tengah untuk memastikan para nelayan tetap bisa melaut ditengah keterlambatan pengiriman solar.
"SPBN-nya ternyata jalan dan sampai hari ini dari kuota yang dibutuhkann, ternyata masih kurang secara keseluruhan 60 ribu kiloliter. Jadi kita akan bicara lagi dengan BPH Migas, Pertamina, agar alokasinya bisa ditambah karena rakyat kecil hari ini memang butuh itu," kata Ganjar di Kampung Nelayan Bandengan, kemarin.
Selain berkomunikasi dengan pusat, Ganjar juga mendorong jajarannya untuk melakukan pendataan ulang terkait kebutuhan para nelayan, khususnya jumlah kebutuhan solar di setiap daerah.
Program Kartu Nelayan dan asuransi nelayan juga terus dioptimalkan Ganjar agar para nelayan yang saat ini terdampak penyesuaian BBM bisa lebih terjamin kesejahteraannya.
"Mesti dibangun sistem yang lebih gampang sehingga rekomendasinya bisa secara elektronik, kartu nelayannya kalo bisa digunakan per individu, di sana ada kuotanya, otomatis kita tinggal ngatur saja," jelas Ganjar.
Lebih lanjut, seorang nelayan bernama Yanti menjelaskan, ia dan nelayan Kampung Bandengan lainnya selalu mengantre untuk mendapatkan solar. Ia pun mengharapkan agar pasokannya lebih banyak lagi agar nelayan bisa melaut dengan lancar.
"Harapan kami moga-moga pasokannya semakin lancar biar nelayan tidak sulit mencari BBM. Kalo solar susah kami ngga melaut sampai libur. Kasihan karena di sini mayoritasnya kerjanya nelayan," ucap Yanti.
Pada kunjungannya ke desa nelayan itu, Ganjar juga menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk mengendalikan inflasi di Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan senilai Rp4.743.750.000 untuk 14.375 nelayan se-Jawa Tengah.
Untuk Kabupaten Kendal, Ganjar memberikan Kartu Nelayan penerima BBM bersubsidi kepada 1.019 nelayan. Di Kampung Nelayan Bandengan, Ganjar memberi Kartu Nelayan sebanyak 413 nelayan. Ganjar juga memberikan bantuan solar sebanyak 20 liter per nelayan yang diberikan selama 10 hari dengan total 200 liter.
Adapun untuk bantuan asuransi nelayan, Ganjar menyerahkan bantuan kepada 500 nelayan yang masing-masing mendapatkan biaya Rp100.000. (OL-13)
Baca Juga: Dua Pekan Blusukan, Bapenda Cianjur Kumpulkan PBB Rp2,9 Miliar
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.
Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
LANGKANYA stok beras premium di minimarket dirasakan warga Jakarta Timur. Warga yang tinggal di hunian vertikal menyebut sudah sejak Sabtu (10/2) lalu kesulitan mencari beras.
Masih banyak nelayan yang terkendala, dalam hal mendapatkan BBM bersubsidi.
Pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan pembelian ataupun penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina Patra Niaga terus menerapkan pendataan QR Code Pertalite untuk kendaraan roda empat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangkap dua warga di Kabupaten Manggarai Barat karena menjual solar subsidi yang diperuntukan bagi nelayan setempat, kepada kapal wisata.
Begitu pula dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Erick menuturkan, masih akan menunggu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved