Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan, Rachmat Gobel, meninjau pabrik industri pertahanan milik swasta yang sudah maju dan berteknologi unggul.
"Kita harus mendukung dan melindunginya untuk ketahanan nasional Indonesia dan juga memberikan devisa buat Indonesia," kata Gobel di Banyuwangi, Senin (29/8).
Hal itu ia sampaikan setelah melihat sendiri pabrik industri pertahanan tersebut di Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia juga melihat salah satu produknya di pelabuhan di Kampungmandar, Banyuwangi.
Kapal pengangkut penumpang berkapasitas 60 orang itu antipeluru dan dilengkapi peluncur roket. Kapal ini milik TNI. Kapal ini dilengkapi sistem pengoperasian yang serbakomputer. Industri pertahanan ini milik PT Lundin Industry Invest dengan merek North Sea Boats.
Salah satu keunggulan pembuat kapal boat ini adalah karena bahannya dari komposit dengan nano partikel sehingga ringan, lebih kuat dari metal, dan bisa melaju dengan cepat.
Selain memproduksi armored troop carrier, PT Lundin juga memproduksi kapal patroli, kapal tank, catamaran, trimaran, amfibi, rib, combat, drone, dan lain-lain. Lundin telah mengekspor produknya ke berbagai negara seperti Australia, Italia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei Darussalam, Rusia, dan lain-lain.
Teknologi yang digunakan disebutkan sesuai standar NATO dan NASA. Perusahaan ini milik pasangan suami istri John Lundin dan Lizza Lundin. Dalam kunjungan tersebut, Gobel diterima oleh Lizza.
Gobel mengatakan, fakta ini harus menjadi perhatian pemerintah agar mendapat perlindungan dan juga prioritas.
"Tidak gampang untuk memiliki industri pertahanan yang unggul karena teknologi militer biasanya sangat sulit untuk ditransfer dari negara-negara maju. Namun kini sudah ada perusahaan swasta yang sudah bisa membuatnya," katanya.
Baca juga: Buka Pertemuan Keempat DEWG G20, Menkominfo: Rahajeng Semeng dan Wengi
Sebagai seorang politikus berlatar belakang industriawan, Gobel mengakui tak mudah untuk membangun industri, apalagi industri militer. Karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk memberikan dukungan kepada industri ini.
Saat ini, ada sekitar 16 perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di bidang industri pertahanan, salah satu di antaranya milik Tommy Winata yang memproduksi kendaraan taktis.
Selain itu, sejumlah BUMN juga merupakan industri pertahanan seperti Pindad, Boma Bisma, Dahana, bahkan PAL dan Dirgantara Indonesia. BUMN strategis tersebut dirintis sejak era Sukarno, lalu dikembangkan di masa Soeharto, dan masih ada hingga kini.
"Dulu APBN kita masih kecil, saat ini sudah cukup besar. Jadi sudah saatnya industri pertahanan nasional yang merupakan industri strategis untuk mendapat perlindungan dan prioritas," kata Gobel.
Menurut dia, Indonesia sedang terus berkembang untuk menjadi negara maju. Hal ini bisa dilihat dari PDB Indonesia yang terus meningkat dan masuk ke dalam 20 negara di dunia dengan PDB terbesar di dunia, yaitu G-20.
"Artinya anggaran pertahanan kita juga relatif besar. Jangan sampai anggaran yang cukup besar itu dihamburkan untuk memajukan industri pertahanan negara lain. Kita juga sudah pernah mengalami terkena embargo senjata militernya sehingga kita menjadi lemah. Kini kita sudah memiliki industri pertahanan yang ungggul. Jadi jangan disia-siakan," katanya.
Apalagi, katanya, Indonesia merupakan negara maritim sehingga akan membutuhkan banyak kapal boat untuk menjaga laut Indonesia yang luas. "Selain yang bersifat militer, kapal boat juga diperlukan untuk menjaga kekayaan laut kita dari pencurian ikan oleh nelayan-nelayan asing," katanya.
Gobel mengaku pernah diundang Turki untuk melihat industri pertahanan negara yang sedang beranjak bangkit tersebut. "Awalnya mereka pun impor. Kini perlahan mereka mulai bisa mandiri, termasuk membangun industri komponennya. Indonesia harus bergerak ke arah seperti itu. Belanja pertahanan selain menyedot anggaran yang cukup besar juga memiliki makna strategis karena menyangkut kedaulatan dan rahasia negara. Jadi tak bisa tergantung impor," katanya. (RO/OL-16)
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Rachmat Gobel mengingatkan pelaku industri dalam negeri untuk waspada terhadap rencana pemerintah yang akan menerapkan bea impor tambahan terhadap sejumlah produk impor.
HARGA alat kesehatan dan obat di Indonesia jauh lebih mahal daripada di negara lain. Penyebabnya, masih ada pejabat yang kurang memiliki visi dan komitmen dalam membangun industri dalam negeri.
Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menyoroti masalah pengelolaan ekonomi nasional yang ditandai dengan tumbangnya sejumlah industri dalam negeri dan maraknya PHK.
Joint Commission yang diajukan ialah di bidang ekonomi, sosial, dan politik.
KETUA Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan DPR RI, Rachmat Gobel, meminta pemerintah agar tidak mengurangi perhatiannya dalam pembangunan di daerah perbatasan.
MENTERI Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor perdana komoditas jagung sebesar 50.000 ton menuju Filipina. Selain itu, Mentan juga mengirim jagung untuk pasar domestik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved