Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
VAKSINASI ternak untuk mencegah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Jawa Tengah tahap kedua dimulai. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan jutaan vaksin dari total kebutuhan enam juta dosis.
Pemantauan Media Indonesia Selasa (2/8) memasuki bulan Agustus ini, vaksinasi ternak untuk mencegah penyebaran PMK di Jawa Tengah dilaksanakan secara besar-besaran di 35 kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Jateng juga mulai mendistribusikan jutaan dosis vaksin ke daerah.
Setelah Kabupaten Grobogan digelontor 7.500 dosis vaksin dan Kabupaten Jepara menyusul 5.000 dosis serta daerah lain juga sama mendapatkan ribuan dosis, pelaksanaan vaksinasi ternak secara serempak akan dimulai pekan depan, sedang berdasar data kebutuhan vaksin di provinsi ini capai enam juta dosis jika dihitung populasi ternak sebanyak 2,1 juta ekor.
"Kita mulai pekan depan, besok Rabu (3/8) kita ambil vaksin dari provinsi sebanyak 3.000 dosis dari 5.000 dosis kuota yang diberikan," kata Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jepara Mudhofir.
Hal serupa diungkapkan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan Riyanto, setelah sebelumnya mendapatkan 5.000 dosis vaksin untuk ternak, kemudian ditambah 7.500 dosis lagi, sehingga vaksinasi ternak untuk mencegah PMK dimulai lagi. "Vaksinasi ini cukup ampuh mencegah PMK, bahkan dari 2.051 ekor ternak terpapar 60 persen sudah sembuh," tambahnya.
Menyangkut kebutuhan vaksin ternak di daerahnya, Riyanto mengatakan berdasatkan pupulasi ternak yang ada cukup besar yakni sapi 204 ribu ekor dan kerbau 3.000 ekor, sehingga sebanyak itulah kebutuhan vaksin untuk saat ini, namun dilakukan secara bertahap dan cepat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pada tahap darurat vaksinasi ternak di Jateng tercapai hampir 80 ribu dosis, selanjutnya pada tahap kedua ysng dimulai pada bulan Agustus ini ditargetkan seluruh ternak dapat selesai disuntik vaksin sehingga jutaan dosis disiapkan.
Mengacu dengan populasi ternak di Jateng, lanjut Ganjar Pranowo, yakni sebanyak 2,1 juta ekor maka dengan satu ekor tiga kali suntikan kebutuhan vaksin mencapai enam juta dosis. "Kita terus percepat vaksinasi ternak ini, sehingga ditargetkan seluruh ternak di Jateng sudah divaksin untuk mencegah kembali terjadinya wabah PMK," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Ketua Satgas Apresiasi Penanganan PMK di Jawa Barat
Selain melakukan monitoring terhadap ternak secara terus menerus lanjut dia pihaknya tetap menjalin komunikasi secara intens dengan para peternak yang ada di Pematangsiantar.
Koresponden Harian Umum Media Indonesia Faishol Taselan meraih juara 2 Lomba Karya Tulis Wartawan (LKTW) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemprov DKI Jakarta menyatakan wilahnya bebas sapi berpenyakit mulut dan kuku (PMK) menjelang Ramadan 2023
PEMERINTAH Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/2) menyerahkan uang ganti rugi ternak milik warga yang terpaksa dipotong karena terkena Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar, Bali terus melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak.
PENJUALAN hewan ternak khususnya sapi di Palu, Sulawesi Tengah, mengalami penurunan.
Menjelang malam intensitas hujan semakin meningkat hingga mengakibatkan sejumlah daerah mulai tergenang termasuk di antaranya jalur Pantura Semarang-Demak.
Pemprov Jateng mengintensifkan vaksinasi hewan ternak melalui program Healing untuk mengantisipasi wabah PMK jelang Idul Adha dan menjaga stok hewan kurban.
Dalam hitungan menit, suasana yang semula tenang berubah menjadi kepanikan, ketika atap rumah dan genting beterbangan kemudian jatuh ke tanah.
Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri mengungkap kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Kendal.
Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah perbukitan dan daerah dengan sistem drainase kurang baik.
Pemprov Jawa Tengah masih mengkaji penerapan PKB dan BBNKB kendaraan listrik menyusul terbitnya Permendagri No 11 Tahun 2026. Simak penjelasannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved