Jateng Siap Wujudkan Target Hapus Kemiskinan Ekstrem di 2024

PEMERINTAH Pusat menetapkan 212 kabupaten/kota di 25 provinsi sebagai wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2022. Hal itu tertuang melalui Surat Edaran Kementerian Sekretariat Negara, Nomor : B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022.

Pada surat tersebut disebutkan wilayah yang dipilih merupakan proyek percontohan pemerintah pusat untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemilihan wilayah prioritas dilakukan oleh Pemerintah Pusat, termasuk berapa jumlah wilayah yang akan dilakukan intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di masing-masing provinsi. Seperti di wilayah Jawa Tengah, di tahun ini terdapat 19 kabupaten/kota prioritas. Untuk wilayah Jawa Barat terdapat 17 kabupaten/kota, sedangkan sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Timur juga masuk wilayah prioritas.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melakukan sinkronisasi dan optimalisasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai arahan pemerintah pusat. Hasil evaluasi penanganan kemiskinan ekstrem di 5 daerah pada tahun 2021 lalu menunjukkan progress positif.

Baca Juga: SMKN di Jateng Wisuda 263 Lulusan Siap Kerja

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini ditargetkan selesai pada 2024, sebelumnya kemiskinan ekstrem 0% ditargetkan selesai pada 2030. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Pada tahap pertama tahun 2021, di Jateng ada lima kabupaten, Banyumas, Cilacap, Pemalang, Banjarnegara, dan Purbalingga yang menjadi prioritas. Karena program ini berjalan baik, pada tahun 2022 dilakukan perluasan oleh pemerintah pusat menjadi 19 kabupaten/kota. Ini menarik, karena kita bisa keroyok bersama untuk segera menghapuskan kemiskinan ekstrem sesuai target pemerintah pusat,” katanya Rabu (15/6/2022).


Gus Yasin sapaan akrabnya mengatakan, sejumlah intervensi dilakukan guna melaksanakan target penghapusan kemiskinan ekstrem ini. Pembiayaan program ini dilakukan melalui APBD dan non APBD. Pada 5 kabupaten yang menjadi pilot project, sudah dilakukan penanganan dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti rumah yang layak huni, jamban dan pemenuhan kebutuhan listrik.

Guna mencapai target tersebut, Pemprov Jateng, ungkapnya, terus menyinkronkan program Pemerintah Pusat dengan program yang telah berjalan di Jateng. “Kita terus sinkronkan program-program dengan yang kita miliki. Jadi apa yang sudah dimandatkan pusat langsung kita tindak lanjuti, kita modifikasi, agar pengentasan kemiskinan di Jateng bisa terakselerasi,” terangnya.

Gus Yasin menambahkan, pihaknya juga menggandeng swasta dengan CSR-nya dan juga Baznas sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. “Kalau APBD saja kemungkinan akan berat, makanya kita juga gandeng swasta dengan CSR dan ini sudah berjalan cukup lama kalau untuk di Jateng. Tinggal ini kita optimalkan lagi," jelasnya.

Salah satu program pengentasan kemiskinan yang terus massif dilakukan yakni program satu OPD satu desa dampingan. Pemprov Jateng pun, ungkap Gus Yasin, telah meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mereplikasi program tersebut. Dengan demikian diharapkan kemiskinan di Jawa Tengah segera teratasi.

"Kita akan masifkan lagi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Kami harap ini dapat direplikasi dan dimaksimalkan lagi," tandasnya.

Sinkronisasi program tersebut, ungkap Gus Yasin, juga telah membuahkan hasil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2021 persentase penduduk miskin di Jawa Tengah tercatat pada 11,25%, atau mengalami penurunan sebanyak 0,54% poin dibandingkan pada Maret 2021 yang mencatat 11,79%.

"Pada September tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah berkurang sebanyak 175,74 ribu orang. Jadi kita bergerak bersama untuk mencapai target-target ini,” terangnya.(OL-10)