Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang, HNM, 59,
sebagai tersangka terkait kasus dugaan perasaan dan ditahan, Jumat (3/6) sore.
HNM ditahan karena diduga memeras salah seorang pengembang yang juga
anggota DPD Real Estate Indonesia (REI) NTT. "Iya, HNM ditahan," Kasi Penkum Kejati NTT, Abdul Hakim, membenarkan.
Abdul Hakim mengatakan, HNM diduga memaksa beberapa pengusaha perumahan
yang tergabung dalam REI NTT yang sedang mengajukan permohonan
penerbitan Persetujuan Bangun Gedung (PBG), untuk menyiapkan sejumlah
uang. "Uang itu sebagai ongkos transportasi bagi tersangka dan tim dari
Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Kupang untuk melakukan koordinasi
terkait PBG dengan pihak Kementerian di Jakarta," jelasnya.
Pada 7 April 2022, aparat kejaksaan melakukan operasi tangkap tangan
(OTT) di ruang kerja Kadis PUPR Kota Kupang. Di situ, jaksa menyita uang sebesar Rp15 juta. Awalnya, kasus ini tidak ditangani jaksa, tetapi diserahkan penanganannya kepada Inspektorat Kota Kupang,
Akan tetapi, setelah diberitakan secara luas oleh media, jaksa memanggil HNM untuk diperiksa termasuk meminta keterangan 18 saksi dan seorang ahli IT, dan menetapkannya sebagai tersangka.
Menurut Abdul Hakim, tersangka ditahan selama 20 hari hingga 22 Juni 2022 untuk memberikan kesempatan kepada penyidik merampungkan berkas pemeriksaan. (N-2)
CPIB Singapura melaporkan penurunan kasus korupsi pada 2025. Sektor swasta mendominasi tuntutan, sementara integritas sektor publik tetap tinggi.
Penilaian itu merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencatat sedikitnya 371 politisi terjerat kasus korupsi sejak era reformasi.
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, Febrie Adriansyah, menghadiri acara Halal Bihalal yang digelar Badan Musyawarah Kekeluargaan Jambi.
Sidang tuntutan dalam kasus dugaan korupsi impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM) serta penjualan solar nonsubsidi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
berdasarkan putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki mandat konstitusional untuk menghitung kerugian negara.
KPK menilai praktik korupsi di Indonesia kini berkembang layaknya sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak, seiring munculnya fenomena yang disebut sebagai sirkel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved