Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KESEMPATAN libur panjang akhir pekan dimanfaatkan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua Barat untuk terus melakukan percepatan vaksinasi Covid-19.
Vaksinasi digelar bekerjasama dengan berbagai instansi setempat di 10 wilayah yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong.
Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI V. S. Bayu Sasetyo menjelaskan vaksinasi efektif melindungi masyarakat dari penyebaran Covid-19 serta menciptakan herd immunity. Selain itu, sebagai upaya mitigasi Covid-19 pasca libur lebaran guna melanjutkan fenomena penurunan kasus Covid-19.
“Program vaksinasi terus kita galakkan agar capaian vaksinasi di Papua Barat dapat maksimal dalam menyambut setiap rencana ke depan, salah satunya transisi menuju endemi ini,” kata Bayu dalam keterangannya, Senin (16/5).
Jenderal Bintang Satu ini juga menyampaikan rasa optimisnya jika vaksinasi terus dilaksanakan setiap hari, maka dapat memenuhi total target masyarakat yang telah menerima vaksin, terutama untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster. Dengan begitu, masyarakat sehat dan kuat serta siap untuk menyambut hal-hal baik ke depan.
“Terselenggaranya vaksinasi tidak lepas dari sinergitas antar instansi di daerah seperti Polda Papua Barat, Kodam XVIII/Kasuari dan stakeholder kesehatan terkait. Seperti di Manokwari Selatan, Binda Papua Barat bekerjasama sama dengan RSUD Pratama Elia agar penjenguk masyarakat sakit juga terlindungi dengan vaksin covid-19,” tambahnya.
Menurut Kabinda Papua itu, kerja keras dan gotong royong masih diperlukan, karena kewenangan untuk mengubah status pandemi menjadi endemi dimiliki oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), dengan merujuk setidaknya pada lima indikator. Di antaranya angka laju penularan kurang dari 1 persen, positivity rate kurang dari 5 persen, tingkat perawatan rumah sakit kurang dari 5 persen, rasio angka kematian kurang dari 3 persen, dan PPKM berada pada transmisi lokal level tingkat 1.
“Kelima indikator tersebut juga harus terjadi dalam rentang waktu enam bulan,” tandasnya. (OL-13)
Prof. Hinky juga menampik klaim keliru yang beredar di media sosial, yaitu anak yang tidak divaksinasi bebas dari infeksi telinga dan pengobatan antibiotik.
Dikuatirkan informasi sequence genomic pathogen dari indonesia dikapitalisasi oleh pengembang vaksin negara maju dan kita tidak dapat benefit yang setara.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Isu efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Ia mengatakan peringatan soal efek sampik dari roduk vaksin itu sudah diumumkan sejak 2021.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menanggapi kehebohan soal efek samping vaksin covid-19 AstraZeneca. Menurut Budi, efek samping vaksin tersebut telah diketahui sejak lama.
Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi memastikan sampai saat ini tidak ada kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia.
Rabies berbeda dari banyak infeksi lain, sebab menurut WHO perkembangan penyakit klinis rabies dapat dicegah melalui imunisasi tepat waktu bahkan setelah terpapar agen penular.
Para profesor kesehatan masyarakat Israel menyatakan gencatan senjata adalah satu-satunya cara untuk melindungi bayi di Gaza dan Israel dari epidemi polio.
Kombinasi vaksinasi pada usia muda dan deteksi dini rutin pada wanita yang sudah berhubungan seks akan mampu menurunkan kejadian kanker serviks.
Vaksin polio tidak memiliki laporan KIPI atau kejadian setelah imunisasi serius.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
Baru 144 Pemda yang telah mengeluarkan Instruksi Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio serta Surat Keputusan (SK) untuk Tim/Satgas/Pokja PIN Polio.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved