Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Dairi, Sumatra Utara (Sumut) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatra Utara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan daerah tahun 2021.
Prestasi ini merupakan yang kedelapan kalinya diraih oleh Pemkab Dairi. Penyerahan WTP ke-8 ini dilakukan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan dan diterima langsung oleh Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu di Gedung BPK Sumut, Rabu (27/4).
Bupati Eddy Berutu menyampaikan ucapan terimakasih dan ucapan syukur kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021 sehingga diperoleh predikat WTP yang kedelapan kalinya.
“Izinkan saya atas nama Bupati Dairi Dr. Eddy Berutu bersama seluruh jajaran mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kepada BPK Perwakilan Sumut beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kepercayaan kepada Pemerintah Dairi dengan memberikan opini WTP ke 8. Terima kasih. Kami sangat bangga dengan bisa dipertanggungjawabkan anggaran,” kata Eddy Berutu.
Menurutnya, BPK Perwakilan Sumut sangat baik dan cermat dalam menjalankan fungsinya, bukan hanya memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Tapi juga memeriksa kinerja efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
“Namun kami menyadari tentu masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Namun kami yakin tahun depan akan diperbaiki,” ujarnya.
Untuk mewujudkan program Dairi Unggul, Eddy mengungkapkan akan berupaya semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dairi. “Semua ini untuk mewujudkan program Dairi Unggul yang mensejahterakan masyarakat dalam harmoni keberagaman. Pemerintah berusaha melaksanakan anggaran dengan baik termasuk penanganan wabah pandemi Covid 19 dengan mengalokasikan anggaran untuk penanganan ke sosial dan masyarakat,” pungkasnya. (AP/OL-10)
menemukan masalah pemanfaatan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) Gen 2 dalam mendukung penyusunan Laporan Keuangan BPKH di 2023.
Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023, Senin (22/7)
BPK menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kemenag Tahun 2023.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan cukup signifikan dalam Laporan Keuangan (LK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tahun 2023.
KPK menyebut penyelidikan yang menyeret anggota DPR HG dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) AS adalah terkait dengan program CSR Bank Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyebut menerima informasi tentang KPU yang tengah menyurati KBRI di beberapa negara Eropa untuk tujuan kunjungan kerja
Jajaran Kemenpora diharapkan bisa bersama-sama kembali mempertahankan predikat WTP untuk tahun-tahun berikutnya.
Presiden Joko Widodo menegaskan predikat WTP yang diperoleh kementerian/lembaga dalam laporan pengelolaan keuangan adalah kewajiban, bukan prestasi.
Ketua BPK RI, Isma Yatun, menekankan pentingnya pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan menuju Indonesia Emas 2045.
ANGGOTA III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI nonaktif Achsanul Qosasi divonis pidana penjara selama 2,5 tahun dan denda Rp250 juta setelah terbukti menerima suap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved