Usai Unjuk Rasa Mahasiswa di Bandung Ikut Vaksin Booster

AKSI unjuk rasa mahasiswa menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, di sejumlah titik di Wilayah Jawa Barat (Jabar) berakhir tanpa kericuhan. Bahkan seusai melakukan unjuk rasa para mahasiswa mengikuti vaksinasi booster massal yang diadakan pihak kepolisian.

Selain di Bandung Raya, unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Ciamis, Garut, Cianjur, Majalengka dan Cirebon serta sejumlah daerah lainnya.

"Di beberapa kabupaten, unjuk rasa dimulai sebelum pukul 12.00, namun ada juga yang jam 12.00 sudah selesai. Dalam unjuk rasa mahasiswa di Jabar gesekan kecil seperti dorong-dorongan dan bakar ban memang terjadi. Tapi itu masih dalam situasi yang terkendali dan masih berlangsung aman dan tertib," kata Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo di Selasa (12/4).

Di Kota Bandung, unjuk rasa ribuan mahasiswa berlangsung di sekitar Gedung Sate. Dan sebagian lagi di depan Gedung DPRD Jabar. Meski demikian, mereka menyuarakan aspirasi yang sama. Selain penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, mereka juga menyuarakan penundaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan tuntutan agar pemrintah segera menurunkan harga bahan kebutuhan pokok, termasuk BBM.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, sangat mengapresiasi para mahasiswa yang menunjukkan kedewasaan dan kematangannya dengan berunjuk rasa dengan tertib di Jabar. "Terima kasih untuk para mahasiswa yang unjuk rasa dengan tertib dan kondusif, khususnya di Bandung. Hatur Nuhun," ujar Ridwan Kamil.

Baik langsung maupun tidak langsung, kata gubernur demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh kuasa rakyat. Rakyat menitipkan aspirasi dan keinginannya melalui sistem perwakilan baik perwakilan eksekutif maupun legislatif.

"Jika satu-satu warga harus ditanya untuk setiap keputusan publik itu namanya populisme referendum. Pertama dipraktekkan di Athena, Yunani Kuno, demokrasi memberi ruang partisipasi publik dalam setiap dimensi kehidupan," terangnya.

Ridwan Kamil juga mengatakan demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah buah kesepakatan bangsa. Tujuan kesepakatan ini adalah agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan secepat-cepatnya melalui pilihan sistem politik ini. Amerika Serikat dan Indonesia memilih demokrasi. Tiongkok tidak memilih demokrasi. Saudi Arabia tidak memilih demokrasi. Itu semua karena kesepakatan historis mereka masing-masing.

"Demokrasi kesepakatan ini banyak variasinya di Indonesia. Hanya di Aceh disepakati ada partai lokal. Hanya di Yogyakarta disepakati Gubernur adalah Sultan HB untuk selamanya. Di DKI Jakarta disepakati wali kotanya ditunjuk gubernur bukan dipilih rakyat. Di Papua disepakati suara coblosan bisa dititipkan kepada kehendak kepala suku," lanjutnya lagi.

Sehingga tambah Ridwan Kamil, jika ada narasi atau wacana di negeri ini yang berbeda dengan kesepakatan, tentulah harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik. Apapun wacananya, termasuk wacana yang sempat menghangat sebelum demo hari ini, terkait perpanjangan jabatan presiden jadi 3 periode, yang tentunya berbeda dengan kesepakatan hanya 2 periode seperti tertulis di UUD 45.

"Saya meminta yang setuju dengan ide ini silakan bergumenkan dengan baik, sementara yang tidak setuju juga diminta berargumen dengan baik. Setelah dimusyawarahkan dan bermufakat, berubah tidaknya, itulah kesepakatan yang harus dihormati," ungkapnya.(OL-13)

Baca Juga: Harga Tiket Lebaran Bus Malam Naik 100%