Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
RAMADAN berkah. Untuk itu, selama satu bulan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggulirkan kembali program insentif pajak.
Insentif yang diberikan ialah pemutihan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta pembebasan BBN kedua dan seterusnya.
Pemutihan pajak tersebut berlaku mulai 1 April hingga 30 Juni 2022
mendatang dan berlaku untuk seluruh wajib pajak kendaraan di Jawa Timur.
Selain itu, pemutihan juga diperuntukkan bagi kendaraan luar provinsi
Jatim yang melakukan balik nama kendaraan. Pemutihan ini secara resmi
berlaku dengan turunnya Keputusan Gubernur Jatim Nomor
188/226/KPTS/013/2022 tentang Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa
Timur.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap melalui pemberian
insentif ini akan mengurangi beban masyarakat dalam menyambut bulan
suci Ramadan. Dengan demikian, masyarakat lebih tenang dalam menjalani
ibadah puasa.
"Insya Allah stok bahan makanan pokok kita aman, kecuali minyak goreng. Situasi covid-19 juga semakin terkendali, ditambah lagi dengan adanya insentif pemutihan pajak. Ramadan tahun ini Insya Allah dapat kita lewati dengan suasana bahagia dan semakin khusyuk beribadah," tuturnya, Jumat (1/4).
Adanya pemutihan PKB dan pokok BBN II ini sekaligus menjadi ikhtiar
pemerintah untuk mendongkrak potensi pajak di Jatim. Sebab, hingga 14
Maret 2022 tercatat sebanyak 277.430 objek pajak mengalami peralihan hak kepemilikan atau lapor jual namun belum melakukan balik nama kendaraan.
Dengan asumsi 50% dari potensi tersebut memanfaatkan kebijakan
pemutihan, dari sektor PKB akan dimanfaatkan oleh 138.715 wajib pajak.
"Jika potensi dari setiap sumber pendapatan daerah itu dapat terus
dimaksimalkan, kami yakin semangat Optimis Jatim Bangkit di tahun 2022
ini akan terwujud," ujar gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.
Lebih lanjut Khofifah mengatakan, kesadaran masyarakat Jatim
dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sangat tinggi. Hal itu
terbukti dari berbagai capaian yang telah dibuktikan Bapenda Jatim.
Tahun ini, sampai dengan triwulan I telah tercapai sebesar 22,49%
dari target yang ditetapkan.
Capaian realisasi pajak yang maksimal ini tidak lepas dari faktor
inovasi layanan yang maksimal baik pembayaran langsung maupun inovasi
pembayaran non tunai. Animo wajib pajak yang membayar secara non tunai
dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang memanfaatkan. Hingga 30 Maret telah dimanfaatkan 307.183 wajib pajak.
"Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat terus memaksimalkan layanankepada masyarakat. Karena masyarakat akan semakin mudah dalam membayar pajak dapat dilakukan kapan saja dimana saja, tanpa harus datang ke kantor Samsat," ujar Khofifah.
Tingginya kesadaran wajib pajak ini patut disyukuri dan
diapresiasi. Sebagai apresiasi, Pemprov Jatim kembali akan memberikan
hadiah tabungan umroh yang tahun ini diperbanyak hingga 46 pemenang.
Tabungan umroh tersebut diberikan dengan nilai nominal sebesar Rp30 juta. Tahun lalu, penerima undian umroh hanya diberikan kepada 30 wajib
pajak patuh di Jatim.
"Untuk tahap pertama, hadiah umroh akan kita undi pada awal Ramadan tahun ini. Jadi segera bayar pajak kendaraannya agar mendapat kesempatan untuk menang undian umroh," ujar Khofifah.
Selanjutnya undian dilaksanakan pada momentum HUT Kemerdekaan RI dan HUT Provinsi Jatim 2022. (N-2)
Saat ini mobil hybrid dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 6-12 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengumumkan rencananya untuk mengusulkan insentif bagi kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.
KEMENTERIAN Perindustrian (Kemenperin) menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, penjualan untuk kendaraan mobil di pasar domestik cenderung stagnan pada angka satu juta unit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Beragam insentif fiskal dan prosedural pun digelontorkan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk menarik investasi dan peningkatan daya saing industri di KEK Nongsa Digital Park
PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sebagai 20 Perusahaan Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dengan bakal hadirnya family office atau kantor keluarga, pemerintah akan mengundang hakim internasional
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait perkembangan sistem perpajakan coretax system,
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
DATA terbaru dari Kementerian Keuangan mencatat realisasi pungutan pajak dari kegiatan usaha ekonomi digital hingga Juni 2024 mencapai Rp25,88 triliun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved