Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEJAKSAAN (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya menahan empat tersangka kasus korupsi pemotongan dana hibah dan bantuan sosial APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun anggaran 2018 dan 2021. Dalam kasus yang merugikan negara Rp5,28 miliar ini sebelumnya lima tersangka sudah ditahan terlebih dulu.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya, Ramadiyagus mengatakan, kasus berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pelaksanaan dana hibah dan bansos Kabupaten Tasikmalaya di tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, terdapat banyak lembaga dan yayasan yang tidak melaporkan hasil laporan pertanggung jawaban di akhir tahun 2021.
"Setelah melewati sejumah pemeriksaan dan perlengkapan dokumen empat orang berinisial EY, 52, HAJ, 49, BR, 41, dan PP, 32, langsung di ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B Tasikmalaya selama 20 hari ke depan dan berkas perkaranya ke Pengadian Negeri (PN) Tipikor Bandung untuk melakukan proses persidangan," katanya, Minggu (13/2/2022).
Ia mengatakan, dari pemeriksaan ditemukan adanya pemotongan dana hibah dan bansos yang dilakukan dari Pemkab Tasikmalaya. Dimana pada 2018 menganggarkan belanja hibah sekitar Rp141 miliar. Namun, realisasinya Rp139 miliar atau 97,99 persen, untuk penerima yang tercatat di Kemenhumkam ada 26 lembaga.
"Keempat orang tersangka telah kami titipkan ke Lapas Klas II B Tasikmalaya menyusul lima lainnya yang diketahui berinisial UM, 47, WAR, 46, AAM, 49, FG, 35, dan AL, 31. Mereka sudah melewati proses persidangan di Tipikor hingga sudah mendekam di rutan kebon waru Bandung Jawa Barat," kata dia.
Dijelaskannya, empat dari sembilan tersangka ini memang belum ditahan karena berkas belum lengkap. Dalam pemeriksaan mereka diketahui memotong rata-rata 60 sampai 95 persen bantuan hibah/bansos. Misalnya, bantuannya senilai Rp195 juta, tapi lembaga atau yayasan hanya menerima Rp 10 juta saja.
"Keempat orang tersangka yang baru ditahan merupakan sisa dari sembilan tersangka yang belum dilakukan penahanan. Karena, proses pemberkasan perkara tahap keduanya itu baru selesai di tahun 2022, Jadi untuk tersangka seluruhnya dalam kasus korupsi pemotongan dana hibah, bantuan sosial APBD Kabupaten Tasikmalaya anggaran 2018 ada sembilan tersangka dan lima orang telah mendekam di rutan kebon waru setelah mendapat vonis di tahun 2021," pungkasnya. (OL-13)
Baca Juga: Suap Pajak Dicairkan lewat Dana Bantuan Sosial
ICW melaporkan maraknya kasus korupsi terkait dana hibah pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang berpotensi merugikan negara hingga miliaran rupiah.
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami transaksi suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim). Informasi itu diulik penyidik dengan memeriksa 30 saksi.
KPK membutuhkan waktu untuk menyelidiki belasan ribu pokok pikiran (Pokir) terkait yang menggunakan dana hibah sebesar Rp2 triliun sebelum melakukan OTT di Jawa Timur.
KPK meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencekal 21 tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah di Jawa Timur (Jatim)
KPK akan memanggil pemilik rumah yang digeledah dan dilakukan penyitaan terkait suap dana hibah di jawa timur.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pihaknya meminta maaf atas keterlambatan pencairan dana KJP plus tersebut.
Jakarta akan meninggalkan status ibu kota negara dan berubah menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Jakarta akan bertransformasi menjadi kota global dengan biaya yang tidak sedikit.
ANALIS Senior Ronny P. Sasmita menilai prognosis defisit anggaran yang melebar di 2024 merupakan buah dari gencarnya belanja pemerintah sejak awal tahun.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah merespons temuan PPATK yang menyebut pemain judi online didominasi masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka diduga penerima bansos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved