Kemendagri Soroti Rendahnya Realisasi APBD Pemprov Sumut dan 8 Daerah lain

MENTERI Dalam Negeri, Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) mengenai serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah. Berdasarkan catatan Mendagri, ada delapan daerah di Sumut dengan serapan APBD yang masih di bawah 50%.

Tito menyoroti realisasi belanja daerah yang masih di bawah 80% menjelang akhir tahun. Berdasarkan data yang ditampilkan Tito, realisasi belanja Pemprov Sumut masih Rp9,51 triliun dari total anggaran Rp13,9 triliun. Sedangkan untuk jumlah realisasi penerimaan pendapatan baik dari dana transfer pemerintah pusat dan penerimaan asli daerah masih 79,35%.

Baca juga: Kemendagri Kembali Ingatkan Pimpinan Daerah Pastikan ...

"Di sini kita bisa lihat gap pendapat dan belanja. Sumut 79,35%, sedangkan realisasi belanja 68,28%. Ini artinya masih ada celah fiskal lebih kurang 11 persen, ini yang mungkin perlu digenjot 11 persen ini," ujar Tito saat pemaparan pada rapat Forkopimda di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan.

Ia menyebut realisasi penerimaan APBD Kota Siantar yang masih rendah yakni berkisar 51%. Menurutnya, hal itu akan berpengaruh terhadap belanja. Adapun daerah itu yakni, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebesar 49,62%, Kabupaten Mandailing Natal 49,40%, Kabupaten Nias 49,22%, Kota Sibolga 46,92%, Kota Medan 46,22%, Kota Tanjungbalai 45,37%, Kota Padangsidimpuan 44,98%, dan Kabupaten Karo 43,54%.

"Saya mau atensi teman-teman wali kota dan bupati, masih ada beberapa daerah yang belanja nya di bawah 50%, ada 45% ini menunjukkan bahwa ada uang yang tertahan, mudah-mudahan akhir tahun mulai dibayar November dan Desember," ungkapnya.

Rendahnya penyerapan anggaran itu, menurut Tito, menunjukkan adanya uang yang tertahan atau belum sampai ke masyarakat. Padahal, kata dia, belanja pemerintah menjadi salah satu andalan dalam meningkatkan akselerasi ekonomi di tengah pandemi.

Tito pun meminta agar pemerintah daerah segera mempercepat penyerapan anggaran pada dua bulan tersisa di akhir tahun ini. Dia tidak ingin, APBD yang ada justru lama mengendap di perbankan dan tidak diberdayakan untuk mendongkrak perekonomian.

Pemberdayaan ekonomi melalui realisasi belanja APBD diakuinya saat ini menjadi tulang punggung utama pertumbuhan ekonomi. Termasuk pengembangan UMKM.

"Target dari bapak presiden, kita tahun ini 4%, perekonomian rata-rata lima persen sehingga pertumbuhan ekonomi 5%. Ini hanya bisa dibangun dengan kekompakan pusat dan daerah, tidak bisa hanya pusat saja, semua daerah 548 daerah harus membelanjakan dan mengedarkan uangnya, peredaran uang di masyarakat sekaligus juga swasta," bebernya. (Ant/A-1)