Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Bawaslu Nusa Tenggara Timur (NTT), Yemris Fointuna mengatakan sebagain besar warga tidak melakukan pengawasan tahapan pilkada atau pemilu. Yang terjadi adalah masyarakat beru berperan saat pencoblosan di tempat pemunggutan suara (TPS).
"Urgensi pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat berfungsi untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan di pilkada maupun pemilu sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan," kata Yemris Fointuna saat kegaitan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pilkada di Kupang, Jumat (12/11).
Peningkatan jumlah penduduk, daerah pemilihan, dan jumlah kursi, seharusnya juga berimbang pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan. "Pada prinsip pengawasan partisipatif yang digaungkan pengawas pemilu adalah masyarakat tidak hanya berperan pada peningkatan persentase kehadiran saat pencoblosan saja, tetapi lebih mengarah pada pengawalan proses pemilihan sejak awal," tambah Yemris.
Menurutnya, komisioner bawaslu masih menemukan pemilih yang bingung menentukan pilihan saat masuk ke dalam TPS karena tidak mengenal nama calon yang ada di surat suara. "Pemilih kemudian menuliskan nama calon lain di surat suara kemudian dicoblos. It artinya masyarakat tidak mengikuti proses kampanye," jelasnya.
Untuk itu jauh sebelum tahapan pilkada dan pemilu digelar, Bawaslu menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu kepada wartawan dan organisasi kepemudaan agar turut dalam pengawasan pemilu termasuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
Menurutnya, pengawasan pemilu partisipatif untuk meningkatkan kualitas pemilu dengan cara terlibat dalam pengawasan tahapan pemilu serta melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada bawaslu
"Kami berupaya membangun sinergi dengan para stakeholder seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ormas, mahasiswa, dan pemilih pemula, termasuk mendorong kesadaran masyarakat untuk bersama mengawasi segenap proses yang ada, minimal menjadi informan awal," ujarnya. (OL-15)
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
KPU RI akan menata daerah pemilihan khusus di IKN untuk Pemilu 2029, termasuk persiapan data pemilih dan infrastruktur kelembagaan.
MANTAN Ketua KPU RI, Arief Budiman menegaskan pembahasan dan pengesahan RUU Pemilu harus diselesaikan tepat waktu agar tidak mengganggu tahapan Pemilu 2029.
Diskusi mendesak penataan rekrutmen penyelenggara pemilu dan masa jabatan KPU daerah pascaputusan MK yang memisahkan pemilu nasional dan daerah.
Pemerintah disebut tengah bersiap mengantisipasi draf tersebut, termasuk menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) yang akan diajukan dalam pembahasan.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved