Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
MENKO Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kebijakan penerima Kartu Prakerja untuk tahun depan akan diberi kesempatan lebih banyak ke wilayah Timur.
"Dari 514 kabupaten/kota yang ada memang tadinya lebih banyak di Jawa, sekarang kita geser ke wilayah timur," kata Airlangga Hartarto kepada wartawan Kamis (14/10) , di Siwa Clifft Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Airlangga mengatakan, program ini dilanjutkan tahun depan dengan anggaran sebesar Rp11 triliun, sedangkan tahun ini sebesar Rp21 triliun. Dia menjelaskan, pedaftaran secara keseluruhan yang masuk sebanyak 75 juta, dari jumlah yang diterima tahun lalu sebanyak 5 juta dan tahun ini diterima sekitar 5,6 juta orang,
"Tidak semua yang daftar diterima, karena persyaratannya," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Airlangga didampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan rombongan melakukan dialog dengan penerima manfaat Kartu Prakerja.
Airlangga menyebutkan jumlah mendaftar di NTB sebanyak 700 ribu dan yang diterima sebanyak 233 ribu, "Dari dialog tadi pendaftaran mereka kelihatannya lebih mudah dibandingkan daerah lain itu bisa berkali-kali sedangkan di NTB hanya satu dua atau tiga kali sudah masuk," katanya.
Selain pertemuan penerima dan alumni Program Kartu Prakerja dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, acara kali ini juga disertai pendampingan pendaftaran bagi calon peserta program Kartu Prakerja di Kabupaten Lombok Tengah.
Baca juga : Bali Kembali Dibuka, Pelaku Usaha Perhotelan Siap Sambut Wisatawan
"Kami berharap berbagai pelatihan dalam ekosistem program Kartu Prakerja dapat membantu meningkatkan skill masyarakat Lombok Tengah yang akan menjadi host destinasi pariwisata dunia, seperti ajang balap motor World Superbike bulan depan dan MotoGP 2022,’’ kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari.
Dengan adanya pelatihan-pelatihan pengembangan keterampilan bagi warga lokal, hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah, NTB tidak akan meminggirkan masyarakat setempat.
‘’Justru sebaliknya, KEK Mandalika memberikan potensi ekonomi tinggi. Di sinilah tampak manfaat Program Kartu Prakerja memberdayakan warga lokal,’’ kata Denni Purbasari.
Dia memaparkan, ada sekitar 30 pelatihan dalam ekosistem Kartu Prakerja yang relevan dengan masyarakat kawasan destinasi pariwisata antara lain menjadi tenaga kebersihan hotel, belajar menyambut tamu hotel untuk resepsionis hotel, belajar menerapkan layanan panduan lintas daerah untuk pemandu wisata (Cakap), pramusaji di Hotel Berbintang (LPKN Mataram), belajar menerapkan layanan panduan umum untuk pemandu wisata (Rumah Siap Kerja), mengusai teknik pelayanan hotel sebagai resepsionis profesional ala hotel berbintang (AJARSkills.com) serta menyediakan layanan makanan dan minuman bagi seorang pramusaji (Baking World disusun oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia -PHRI).
Selain itu, Kartu Prakerja juga menyediakan pelatihan-pelatihan lain untuk memberdayakan warga lokal di lokasi pariwisata seperti bahasa Inggris, pemasaran/penjualan online, MS Office untuk tenaga administrasi, membuat website, desain grafis, fotografi, scriptwriting, customer service, akuntansi dan lain-lain (OL-2).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan perekonomian digital Indonesia terus berkembang dan akan berkontribusi besar bagi perekonomian dalam negeri.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut program makan siang bergizi gratis di pemerintahan Prabowo-Gibran belum tentu memakai susu.
Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, pada Selasa (30/7).
PEMERINTAH berupaya untuk menarik investasi masuk ke sektor padat karya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Bank Dunia juga mengapresiasi program pencegahan dan penurunan stunting yang dilakukan oleh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved