Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DORONGAN agar Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) bisa digelar pada tahun ini kian menguat. Puluhan kiai sepuh di Jawa Timur bersepakat bahwa muktamar sangat memungkinkan digelar karena pertimbangan mendesaknya agenda organisasi sekaligus kondisi pandemi covid-19 yang terkendali.
Kesepakatan para kiai tersebut muncul saat digelar pertemuan di Pesantren Lirboyo, Kediri, Senin (20/9). Hadir dalam pertemuan ini antara lain KH Anwar Mansyur dan KH Kafabihi Mahrus (Pesantren Lirboyo), KH Mutawakil Allallah (Pesantren Genggong Probolinggo), KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jatim), KH Ubaidillah Faqih (Pesantren Langitan), dan KH Safruddin Sarif (Probolinggo).
Hadir pula sejumlah Gus di antaranya Gus Kautsar (Pesantren Ploso), Gus Fahrurrozi (Malang), Gus Fahim (Ploso), Gus Abdus Salam Shohib (Jombang), dan Gus Athoillah Anwar (Lirboyo). Dalam pertemuan ini, para kiai dan para Gus Jawa Timur ini mengundang Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar dan Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga hadir dalam pertemuan tersebut mengungkapkan, berkumpulnya puluhan kiai di Jawa Timur ini untuk membahas sejumlah isu seputar Muktamar ke-34 NU yang rencananya digelar di Provinsi Lampung pada 2021. "Kami membicarakan sejumlah hal terkait isu-isu seputar Muktamar NU," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Menurut Gus Ipul, dari pertemuan selama sekitar dua jam tersebut, para kiai Jatim memberikan beberapa masukan untuk ditindaklanjuti PBNU. Di antara rekomendasinya adalah perlunya PBNU menyiapkan muktamar pada tahun ini.
Baca juga: Warga di Wilayah Operasi Parigi Moutong Tetap Beraktivitas
"Sejalan dengan keputusan PWNU Jatim, kiai-kiai sepuh menginginkan muktamar bisa dilakukan 2021. Untuk itu PBNU diminta mempersiapkan sebaik-baiknya Muktamar tahun ini. Ini semacam perintah bagi PBNU," tandas Gus Ipul.
Menurut Wali Kota Pasuruan ini, Muktamar NU harus digelar tahun ini untuk menjaga agar kegiatan organisasi tetap berjalan normal. Dalam sejarahnya, NU sudah pernah melakukan muktamar pada keadaan normal maupun genting. Pengalaman inilah yang bisa menjadi pijakan bagi PBNU untuk menggelar muktamar, tanpa ditunda-tunda lagi.
"Jadi tidak ada alasan untuk tidak menggelar muktamar dalam keadaan apa pun meskipun dalam pelaksanaannya perlu beradaptasi karena situasi pandemi covid-19," ujarnya.
Gus Ipul mengatakan, hasil pertemuan para kiai di Lirboyo kali ini akan disampaikan segera ke PBNU sehingga harapannya menjadi rumusan kuat agar Muktamar NU benar-benar bisa digelar tahun ini. Muktamar ke-34 NU sedianya digelar pada 22-27 Oktober 2020 di Provinsi Lampung. Namun karena pandemi, maka Konferensi Besar (Konbes) NU pada 2020 lalu memutuskan perubahan waktu Muktamar ke-34 NU yakni pada Oktober 2021.
Sementara itu, sebelum menggelar pertemuan di Lirboyo, Rais Aam dan Katib Aam PBNU juga sempat sowan ke KH Nurul Huda Jazuli (Pesantren Ploso Kediri). Dalam pertemuan itu, keduanya diberi beberapa pesan khusus di antaranya dukungan kepada Rais dan Katib Aam agar terus menjadi sambungan antara PBNU dan kiai sepuh serta pesantren. (RO/S-2)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Amsal, yang merupakan kader jebolan Aceh, kini memikul mandat penuh untuk membawa gerbong besar PII menuju transformasi global.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
KETUA Umum Korps HMI-Wati (Kohati) PB HMI, Sri Meisista, menyoroti isu kesetaraan gender dalam organisasi hijau-hitam tersebut.
Hasil diskusi menyebut pentingnya langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan dalam pengelolaan risiko.
PERCEPATAN transformasi digital dibutuhkan untuk memajukan berbagai bidang, termasuk dalam memajukan dan memperkuat jejaring organisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved