Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Malang, Jawa Timur, Mochamad Sanusi mewajibkan pegawai di lingkungan pemerintahannya membeli rokok produk lokal. Hal itu menyikapi rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau 2022.
"Bupati dan staf termasuk camat kami wajibkan membeli rokok produk lokal," tegas Sanusi, Senin (30/8). Ia menyatakan soal tarif cukai rokok merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Namun, pelaku industri hasil tembakau tak perlu risau. Soalnya, dengan diimbangi kenaikan harga, produk rokok pasti terbeli oleh konsumen.
"Tarif cukai rokok naik itu kewenangan pusat. Nanti diimbangi dengan kenaikan harga rokok, pasti terbeli sesuai segmen," katanya.
Baca juga: Oknum Anggota Polres Brebes Diringkus Saat Pesta Narkoba
Sejauh ini, lanjutnya, harga rokok di Indonesia jauh lebih murah ketimbang produk rokok di luar negeri. Di sisi lain, peredaran rokok ilegal masih marak. "Ya nanti rokok ilegal kita bina bersama," imbuhnya. (OL-14)
Ribuan masyarakat dari berbagai daerah tampak antusias mengikuti tradisi riyayan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
BNPB menyebur memasuki awal Maret, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Jawa Timur (Jatim).
Kantor Kemenag Jatim menggelar Rukyatul Hilal awal Ramadan 2026 menjelang sidang isbat awal puasa yang digelar Selasa (17/2), bertepatan dengan 29 Sya’ban 1447 H di 21 titik lokasi di Jawa Timur
Pada 2025, Jawa Timur mencatatkan skor kinerja pelayanan publik terbaik nasional dengan angka 4,75 dari skala 5.
KPK juga terus meminta media untuk memberitakan kasus korupsi, agar pejabat takut apabila ingin memakan uang rakyat.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa angka ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro.
RENCANA penambahan layer tarif cukai hasil tembakau dinilai berpotensi mendorong pergeseran konsumsi ke rokok murah serta belum menyentuh akar persoalan peredaran rokok ilegal.
Dampaknya tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan distorsi pasar yang mengancam keberlangsungan industri rokok resmi.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
Kasus dugaan korupsi cukai yang menyeret oknum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) dinilai menjadi momentum penting.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menargetkan penambahan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT) mulai berlaku paling lambat Mei 2026.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya keterlibatan perusahaan rokok di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam kasus dugaan korupsi pengurusan cukai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved