Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
TINGKAT penyerapan anggaran daerah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merupakan salah satu yang paling baik di Indonesia. Penyerapannya hingga Mei 2021 sudah mencapai kisaran 34%.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur, Dedi Sudrajat, menuturkan capaian realisasi penyerapan anggaran sebesar 34% diketahui saat dilakukan zoom meeting menjelang akhir Mei bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Pencapaian penyerapan anggaran sebesar itu dinilai sangat baik.
"Itu langsung diumumkan Menteri Dalam Negeri saat zoom meeting bersama pak Bupati. Alhamdulillah, saya juga tak menyangka," kata Dedi kepada mediaindonesia.com, Minggu (6/6).
Dedi memastikan tingkat penyerapan anggaran bisa dilaksanakan secara cepat. Termasuk berbagai bantuan keuangan dari Pemprov Jawa Barat maupun dari pemerintah pusat.
"Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat, bantuan dari pemprov itu kebanyakan fisik. Tapi secara rinci satu per satu saya kurang hapal karena cukup banyak," jelas Dedi.
Namun, kata Dedi, berbagai bantuan keuangan dari Pemprov Jabar akan diubah. Informasinya, lanjut Dedi, karena dimungkinkan kondisi keterbatasan anggaran.
"Mungkin karena kondisi sekarang. Sehingga, rencana akan turun kebijakan dari provinsi adanya perubahan alokasi ataupun pagu anggaran seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Tapi kami masih menunggu kepastian informasi tersebut," tuturnya.
Dedi mengaku terus berkoordinasi dengan BPKAD Provinsi Jawa Barat untuk mengetahui informasi perubahan tersebut. Namun jawaban dari provinsi diminta bersabar.
"Drafnya sudah dibuat, tinggal rinciannya saja kegiatan apa yang akan dialokasikan ke Cianjur. Mudah-mudahan aman," imbuhnya.
Besaran APBD Kabupaten Cianjur tahun ini di kisaran Rp3,4 triliun-Rp3,6 triliun. Nilainya bisa bertambah atau berkurang akan diketahui saat nanti APBD perubahan.
"Tapi biasanya di perubahan akan diketahui bertambah atau berkurang. Itu bergantung juga realisasi PAD (pendapatan asli daerah), realisasi bagi hasil, dan lainnya," pungkas Dedi. (OL-13)
Baca Juga: Awas Anggaran Dipotong Bila Lambat Serap APBD Lambat
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved