Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SEKRETARIS Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengultimatum pejabat satuan kerja (Satker) untuk tidak ragu dan takut dalam mengelola kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana APBN. Hingga Mei 2021, serapan dana alokasi khusus (DAK) di Kalsel baru 6%.
"Hingga Mei 2021 progress belanja kegiatan pembangunan bersumber dari APBN penyerapan anggarannya masih rendah," kata Roy Rizali, Jumat (4/6).
Karena itu, pihaknya meminta laporan satker yang belum merealisasikan proyek terkait kendala dihadapi. Roy mempersilakan pejabat mundur apabila hanya menginginkan jabatan, namun takut mengusulkan proyek dengan alasan tidak mau diperiksa. Lelang terlambat, anggarannya terlambat, berpengaruh pada perkembangan ekonomi di daerah.
Terkait e-catalog, lelang dan lainnya, dikatakan Roy, selama ada di e-catalog, tinggal klik maka barang akan datang setelah negosiasi.
"Apa susahnya, yang penting tidak ada permainan. Sepanjang kerja dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan dan aturan mainnya sudah jelas," tambahnya.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Sulaimansyah, dalam Rapat Perkembangan Realisasi APBN Triwulan I tahun anggaran 2021, mengatakan perkembangan DAK Fisik pada Januari-Mei di Kalsel total realisasi baru 6% yakni Rp86.584.323.432 dari pagu Rp1.446.485.313.000.
Baca juga: Kalsel Kembali Gelar Tour de Loksado
Adapun kendala yang dihadapi yakni Organisasi Perangkat Derah (OPD) terlambat dalam melaksanakan lelang pengadaan barang, masih ada tahapan lelang dalam proses sanggah, spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak ada dalam e-catalog dan data DAK Fisik yang direkam oleh OPD pada aplikasi OMSPAN masih direview oleh APIP.
Pihaknya merekomendasikan, agar proses pelaksanaan lelang pengadaan barang dilaksanakan pada akhir tahun sebelumnya setelah pagu definitif ditetapkan. Satker diminta berkoordinasi dengan LKPP untuk pemenuhan barang yang belum ada di e-catalog, dan review oleh APIP terhadap data DAK Fisik agar menjadi prioritas.(OL-5)
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved