Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH pusat, memproyeksikan ekonomi nasional bisa tumbuh di kisaran 7,1 persen pada kuartal kedua 2021 ini. Untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan penyerapan anggaran daerah.Hingga bulan Mei serapan APBD Purwakarta telah mencapai 20,20 persen.
"Hasil rapat percepatan realisasi APBD sudah lebih dari 20 persen. Alhamdulillah, angka penyerapan ini juga diapresiasi Pak Menteri Dalam
Negeri," kata Bupati Anne Ratna Mustika,Kamis (27/5).
Menurut Anne, sejauh ini penyerapan atau realisasi belanja daerah yang bersumber dari APBD 2021 di wilayahnya cenderung sudah cukup baik. Pihaknya pun meyakini, hingga Juni mendatang penyerapan anggaran bisa di angka 30%.
Anne menyebutkan, besaran APBD Purwakarta tahun 2021 ditetapkan Rp2,3 triliun. Serapan anggaran, dinilai Anne, di masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah berjalan cukup baik.
Menurut Anne, sebenarnya dengan kondisi pandemi seperti ini angka penyerapan sebesar 20,20 persen hingga Mei ini bisa dibilang cukup baik. "Memang bisa juga dikatakan rendah jika dibanding tahun sebelumnya, atau sebelum pandemi. Karena, penyerapannya pun rendah. Kenapa? Karena anggarannya fokus untuk penanggulangan Covid-19," dalih Anne.
Bupati Anne, tak menampik, dalam proses penyerapan anggaran di masa pandemi seperti ini terdapat beberapa kendala. Misalnya, proses lelang yang bersumber dari dana transfer dan bantuan provinsi masih berproses. Akibatnya, penyerapannya masih belum maksimal.
"Kemudian, proses pencairan untuk kegiatan yang sudah berjalan, itu masih tahap pencairan uang muka. Secara umum, itu menjadi beberapa kendalanya," pungkasnya.
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta, Norman Nugraha menambahkan, berkaca dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya memang biasanya anggaran ini akan mulai terserap maksimal pada triwulan ke empat.
Pihaknya optimistis, realisasi serapan APBD tersebut bisa mencapai lebih dari 80 persen hingga akhir tahun nanti.
Norman menambahkan, dalam perumusan APBD 2021, penanganan Covid-19 memang masih menjadi prioritas utama. Tapi, fokus yang lain juga tetap rencanakan. Seperti penanganan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan sebagainya sesuai arahan dari pusat. (OL-13)
Baca Juga: Presiden: Data Bansos Masih tidak Tepat Sasaran
KPK meminta Ditjen Imigrasi Kemenkumham menerbitkan status pencegahan untuk 21 orang. Upaya paksa itu berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dana hibah di Jawa Timur (Jatim).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan praktik kebijakan cleansing guru honorer tidak sesuai amanat UU Guru dan Dosen Nomor 14 tahun 2005.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) mengkalkulasi butuh Rp600 triliun untuk Jakarta menjadi kota global.
Pegawai Bappenda Kota Sorong secara rutin memeras wajib pajak. Pegawai tersebut meminta setoran sebesar Rp130 juta setiap bulan, namun tidak dipecat.
SERAPAN anggaran akhir tahun 2023 yang mencapai 100,2% dari alokasi Perpres 75/2023 dinilai tidak menjamin mampu meningkatkan kualitas anggaran. Indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi
PEMERINTAH membantah menahan aktivitas belanja untuk mendapatkan angka defisit anggaran yang kecil. Pasalnya realisasi belanja negara justru melampaui alokasi dana APBN
KINERJA anggaran yang disebut positif karena defisit rendah justru dinilai sebagai wujud rendahnya kualitas belanja negara. Itu turut menandakan perencanaan penggunaan belum baik
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim, menyoroti rendahnya serapan anggaran di Kota Solo Jawa Tengah hingga periode Desember 2023.
"Ini berarti tinggal 2 minggu agar betul-betul diikuti karena target saya realisasi minimal 95 persen. Jadi tolong harian ditanyakan ke dirjen ditanyakan ke deputi agar target itu tidak meleset
"Jangan ada nafsu berlebihan untuk mengeluarkan anggaran karena sebetulnya kalau enggak habis masih bisa dipakai. Apalagi kalau diselewengkan untuk agenda politik, janganlah."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved